Foto: Konferensi III yang mengusung tema “Connecting Creator with Business”, Bali Digifest V hari ke-2 di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (13/11/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan digital di Bali memasuki babak baru dengan terbentuknya Bali Creative Board yang menghimpun 29 organisasi, asosiasi, dan komunitas kreatif. Wadah bersama ini diharapkan mampu menyatukan potensi pelaku industri kreatif, memperluas kolaborasi lintas subsektor, sekaligus membuka peluang usaha agar kreativitas memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Bali Creative Board periode 2026–2029 yang juga Rektor Primakara University, Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M., sebagai pengantar dalam kegiatan Konferensi III yang mengusung tema “Connecting Creator with Business”, Bali Digifest V hari ke-2 di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (13/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri panelis Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia, Irene Umar, dan Tokoh pengusaha sukses, Sandiaga Uno. Kegiatan ini juga di Moderatori oleh Sumita Ghanjali.
Artana mengatakan, pembentukan Bali Creative Board berawal dari inisiatif komunitas kreatif di Bali yang ingin menyatukan berbagai organisasi dan asosiasi yang selama ini bergerak secara mandiri di sektor ekonomi kreatif dan digital.
Menurutnya, Bali memiliki potensi kreator yang besar di berbagai subsektor, mulai dari seni digital, animasi, gim, film, hingga bidang kreatif lainnya. Namun, potensi tersebut membutuhkan wadah bersama agar para pelaku dapat saling terhubung, berkolaborasi, serta memiliki suara dalam memperjuangkan kepentingan industri kreatif.
“Setengah tahun terakhir ini kami di komunitas kreatif di Bali mencoba bergerak menyatukan diri, biar ada wadah bersama, biar ada suara bersama dari komunitas kreatif dan digital. Terhimpunlah 29 organisasi, asosiasi ataupun komunitas yang ada di Bali,” ujar Artana.
Ia menjelaskan, Bali Creative Board sebelumnya telah dideklarasikan pada 21 Mei 2026. Dalam forum tersebut, I Made Artana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum pertama. Selanjutnya, kepengurusan BCB periode 2026–2029 secara resmi dikukuhkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam rangkaian pembukaan Bali Digital Festival V Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026).
Artana menegaskan, tantangan pengembangan ekonomi kreatif ke depan bukan hanya melahirkan banyak kreator dan menghasilkan karya. Lebih dari itu, kreativitas harus mampu terhubung dengan peluang bisnis sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi para pelakunya.
“Berbicara kreator memang banyak, tetapi tantangannya ke depan adalah bagaimana ini kemudian menghasilkan dampak ekonomi. Istilahnya create, connect, and earn, berkarya, terhubung, dan menghasilkan,” katanya.
Menurutnya, para kreator tidak hanya perlu memiliki kemampuan menghasilkan karya inovatif, tetapi juga harus membangun jejaring, menemukan pasar, serta mengembangkan karya menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Irene Umar menekankan pentingnya kolaborasi lintas subsektor agar para pelaku ekonomi kreatif tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, setiap subsektor memiliki keahlian dan karakter berbeda yang justru dapat saling melengkapi apabila dipertemukan dalam satu ekosistem.
Irene mencontohkan industri gim yang membutuhkan keterlibatan berbagai keahlian, mulai dari pengembang teknologi dan pemrograman hingga desainer. Kolaborasi antara keduanya diperlukan agar produk yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga dapat berfungsi dengan baik dan memiliki nilai komersial.
Ia juga mendorong para kreator untuk membuka diri dan memperluas pergaulan dengan pelaku usaha maupun bidang profesi lainnya. Sebab, tidak semua kreator harus menguasai seluruh aspek bisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran.
“Jadi mau enggak mau, kita harus duduk bareng dan coba mengerti apa sih yang ada di pikiran seorang budgeter, apa sih yang ada di pikiran seorang kreator, supaya bahasanya bisa selaras. Dengan penyelarasan bahasa itu, kita enggak berantem lagi, yang ada kita jalan terus,” ujar Irene.
Menurutnya, keseimbangan antara idealisme kreator dan kemampuan komersialisasi menjadi salah satu kunci pengembangan industri kreatif. Kreator dapat lebih fokus menghasilkan karya, sementara pelaku bisnis membantu memperluas pasar dan mengembangkan potensi penjualannya.
Selain kolaborasi, Irene juga menyoroti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (HKI) bagi para pelaku ekonomi kreatif. Ia menjelaskan, Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki direktorat yang secara khusus menangani perlindungan HKI, termasuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para kreator.
Pendampingan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan dan kerja sama dengan Kementerian Hukum agar pelaku ekonomi kreatif lebih mudah memahami proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual atas karya mereka.
Irene mengatakan, para pelaku ekonomi kreatif juga dapat memanfaatkan layanan pendampingan yang disediakan pemerintah, baik melalui kanal layanan daring maupun dengan mendatangi kantor Kementerian Ekonomi Kreatif.
Tidak hanya perlindungan karya, Irene turut mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk melalui skema intellectual property (IP) financing atau pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
Namun, ia mengingatkan bahwa kepemilikan HKI tidak serta-merta membuat sebuah karya memiliki nilai pembiayaan yang tinggi. Karya yang dijadikan aset untuk memperoleh pembiayaan tetap harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dan didukung rekam jejak pendapatan.
Ia mencontohkan kanal YouTube. Kanal dengan satu pengikut tentu memiliki nilai berbeda dibandingkan kanal yang mempunyai satu juta pengikut. Penilaian juga dapat mempertimbangkan rekam jejak monetisasi dan pendapatan yang dihasilkan selama beberapa tahun.
“Jadi, jangan mikir, oh IP financing, oke, saya gambar sesuatu, saya hakikan, saya bawa ke bank, sudah harus cair. Enggak ada gitu, panjang,” tegasnya.
Menurut Irene, lembaga perbankan tetap harus mempertimbangkan kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Karena itu, pelaku ekonomi kreatif perlu membangun pencatatan keuangan yang tertib, termasuk memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha agar arus kas bisnis dapat dianalisis secara lebih jelas.
Ia menilai, akses pembiayaan bagi industri kreatif perlu dibuka lebih luas, tetapi harus diimbangi kesiapan pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara profesional dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Irene mengungkapkan bahwa pemerintah juga berupaya memperluas akses pasar bagi produk kreatif melalui penyediaan ruang promosi dan panggung bagi para pelaku. Menurutnya, karya yang hanya tersimpan di studio, kantor, atau komputer tidak akan dikenal masyarakat apabila tidak memiliki ruang untuk ditampilkan.
Untuk memperluas kesempatan tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif menyediakan Ekraf Hub melalui laman hub.ekraf.go.id. Platform ini dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan produk maupun perusahaan mereka sehingga dapat dikurasi dan dihubungkan dengan berbagai kesempatan promosi.
Irene juga menilai Bali memiliki keunggulan karena telah menjadi tempat berkumpulnya banyak pekerja digital atau digital nomads dari berbagai negara. Keberadaan mereka dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan, pengalaman, dan jejaring internasional bagi pelaku ekonomi kreatif lokal.
Ia mendorong para kreator Bali agar tidak hanya berinteraksi dengan komunitas yang memiliki bidang dan minat serupa, tetapi juga membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha, desainer, pemasar digital, hingga komunitas internasional.
Menurutnya, interaksi lintas bidang dapat memunculkan gagasan baru sekaligus membantu kreator memahami kebutuhan pasar dan peluang pengembangan bisnis.
Sementara itu, Artana mengungkapkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian Bali saat ini telah mencapai sekitar 12 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi Bali.
“Jadi kita 12 persen dan ke depan harus kita perbesar,” ungkapnya.
Melalui Bali Creative Board, Artana berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara komunitas kreatif, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar, memperkuat jaringan industri, serta mendorong lahirnya inovasi dan peluang bisnis baru.
Dengan potensi kreator lokal yang besar, dukungan perlindungan HKI, akses pembiayaan, serta kolaborasi lintas subsektor, Bali diharapkan tidak hanya dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, tetapi juga mampu berkembang sebagai pusat industri kreatif dan digital yang kompetitif serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. (kbs)