Foto: Ketua DPD Hanura Bali, Gde Wirajaya Wisna, S.E., S.Kom.
Denpasar, KabarBaliSatu
Menjelang satu tahun pemerintahan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta (Koster–Giri) pada Februari 2026 mendatang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Bali menegaskan sikap politiknya. Hanura menyatakan tetap berada pada posisi mendukung arah pembangunan pemerintah provinsi, namun dengan pendekatan kritik konstruktif demi perbaikan kebijakan daerah.
Ketua DPD Hanura Bali, Gde Wirajaya Wisna, S.E., S.Kom., mengatakan bahwa konsistensi partainya dalam mendukung visi pembangunan daerah, termasuk visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, tetap akan dibarengi dengan pengawasan yang objektif.
“Kritik kita adalah kritik dengan solusi, kritik yang membangun, bukan menyerang; mengoreksi, bukan merusak. Itulah karakter Hanura: santun, tegas, dan konstruktif,” ujar Wirajaya Wisna.
Menurutnya, selama satu tahun kepemimpinan, sejumlah program Pemprov Bali di bawah Gubernur Koster layak diapresiasi. Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah terbitnya Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023, yang menjadi tonggak penting bagi kemandirian fiskal daerah. Sebelum regulasi tersebut hadir, Bali tidak memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jelas dari sektor pariwisata, meskipun sektor itu menjadi tulang punggung ekonomi Bali.
Dengan UU baru tersebut, Bali kini memiliki dasar hukum untuk memungut kontribusi dari wisatawan asing melalui kebijakan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). “Jika kunjungan wisatawan mencapai 7 juta orang, potensi pendapatannya sekitar Rp1 triliun. Ini angka besar yang harus dikawal agar pengelolaannya maksimal,” ujarnya.
Wirajaya Wisna menegaskan bahwa Hanura Bali akan memastikan dana yang terhimpun dari pungutan wisatawan dialokasikan kembali secara tepat, khususnya untuk pelestarian adat, tradisi, dan budaya Bali. Ia menekankan bahwa partainya akan terus mendukung program pemerintah sepanjang berpihak pada kepentingan masyarakat, namun tidak akan ragu memberikan catatan kritis bila ditemukan kekurangan.
“Kami tetap menjadi mitra kritis: mendukung, tetapi tetap memberikan kritik yang objektif dan disertai solusi,” tegasnya.
Sikap tersebut, kata Wirajaya Wisna, mencerminkan komitmen Hanura sebagai partai yang menjaga keseimbangan antara dukungan politik dan fungsi kontrol untuk memastikan pembangunan Bali berjalan sesuai harapan masyarakat. (kbs)