Foto: Gubernur Koster dalam forum nasional Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Denpasar, pada Selasa (14/7).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemprov Bali mengambil langkah berani dalam peta jalan transisi energi dengan menargetkan kemandirian energi berbasis energi bersih. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas menyatakan komitmennya untuk menghentikan total ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kini dipasang sebagai strategi utama guna mempercepat target Net Zero Emission (NZE) Bali pada tahun 2045—lima belas tahun lebih awal daripada target nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Koster saat membuka forum nasional Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Denpasar, pada Selasa (14/7).
Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, Koster menilai Bali sangat membutuhkan kualitas lingkungan yang prima serta sistem energi yang bersih, aman, dan berkelanjutan. Landasan filosofis ini merupakan bagian dari implementasi Visi Pembangunan Daerah Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”.
“Untuk mewujudkan target tersebut, kami mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, khususnya energi surya, memperluas penggunaan kendaraan listrik, mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi bersih, serta membuka ruang investasi dan kolaborasi di sektor energi hijau,” ujar Koster.
Gubernur Koster menekankan bahwa Bali harus memiliki kedaulatan energi dengan memaksimalkan potensi lokal. Ke depan, seluruh pembangkit listrik di Bali didesain untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil demi mengeliminasi sumber pencemaran udara dan menjaga kualitas udara tetap bersih.
“PLTS adalah pilihan terbaik karena sumber energinya berasal dari matahari. Saya mendorong pemanfaatan PLTS sebagai sumber energi masa depan Bali,” tegasnya.
Tak hanya menyasar skala industri, Pemprov Bali juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi partisipasi aktif masyarakat. Koster menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh warga yang berniat memasang PLTS mandiri.
“Kalau masyarakat mau memasang PLTS, saya akan dukung. Pemerintah harus memfasilitasi karena ini memberi manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Koster.
Sebagai bentuk konkret di lapangan, Pemprov Bali akan mulai mengembangkan kawasan rendah emisi yang diawali dari kawasan Nusa Penida. Setelah proyek percontohan ini berjalan, program serupa segera diperluas ke destinasi pariwisata utama lainnya seperti Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud.
“Kami akan memulai dari Nusa Penida terlebih dahulu. Semoga program ini berjalan dengan baik dan menjadi contoh bagi kawasan lainnya di Bali,” tambahnya.
Langkah taktis ini bukan tanpa dasar hukum. Pemprov Bali telah memayungi kebijakan hijau ini dengan sejumlah regulasi kuat, antara lain: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali.
Melalui ISS 2026, Koster berharap forum ini tidak mandek sebagai ruang diskusi, melainkan mampu melahirkan kemitraan strategis, investasi konkret, serta rekomendasi kebijakan yang mengakselerasi target nasional pengembangan 100 gigawatt (GW) energi surya.
Di sisi lain, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa Indonesia Solar Summit merupakan forum nasional tahunan yang diinisiasi oleh IESR bersama kementerian dan lembaga pemerintah untuk mempercepat transisi energi bersih di tanah air.
Gelaran ISS 2026 yang berlangsung pada 14–16 Juli 2026 di The Meru Sanur ini berfokus pada percepatan target pembangunan 100 GW PLTS, pengurangan penggunaan pembangkit berbahan bakar diesel, strategi pembiayaan, hingga penguatan ekosistem industri tenaga surya nasional.
Fabby mengungkapkan fakta menarik bahwa sejak pertama kali digelar pada tahun 2022, ISS selalu dilaksanakan di Jakarta. Tahun 2026 mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya forum ini digelar di luar ibu kota, di mana Bali terpilih berkat komitmen kuatnya dalam pengembangan energi bersih.
“Energi surya bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi agenda pembangunan nasional untuk mencapai kemandirian energi. Tantangan kita sekarang adalah mengubah potensi besar yang dimiliki Indonesia menjadi investasi nyata dan mempercepat terwujudnya ekonomi hijau,” pungkas Fabby. (kbs)