Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali sekaligus Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Ir. Nengah Senantara.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali sekaligus Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Ir. Nengah Senantara, menyoroti tingginya harga obat di jaringan apotek milik negara yang dinilai masih kalah bersaing dibandingkan apotek swasta. Bahkan, berdasarkan pengamatannya di Bali, harga obat di apotek Kimia Farma disebut bisa mencapai 30 persen lebih mahal dibandingkan apotek swasta.
Pernyataan tersebut disampaikan Senantara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Bio Farma beserta subholding farmasi, yang membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025, rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2026, serta berbagai isu strategis sektor farmasi nasional, Selasa (9/6/2026).
Dalam forum tersebut, Senantara mempertanyakan akar persoalan yang menyebabkan apotek milik negara tidak mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif, padahal mendapat berbagai dukungan dari pemerintah.
“Kalau saya memperhatikan, karena saya tahu persis kondisi Kimia Farma yang ada di Bali, dan mungkin juga terjadi di daerah lain, harga obatnya sekitar 30 persen lebih mahal daripada apotek swasta. Apa sebenarnya persoalan utamanya? Kenapa negara hadir untuk menyediakan obat dan semestinya memberikan harga yang lebih murah, tetapi justru swasta bisa menjual lebih murah?” kata Senantara.
Politisi NasDem asal Bali itu meminta manajemen Kimia Farma lebih sering turun ke lapangan untuk melakukan survei dan memahami kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, keluhan mengenai mahalnya harga obat di apotek milik negara sudah menjadi pembicaraan yang berulang di tengah masyarakat.
Sebagai contoh, Senantara membandingkan kondisi antara Kimia Farma di Denpasar dengan salah satu apotek swasta yang cukup dikenal masyarakat.
“Kalau masyarakat membawa resep ke apotek swasta seperti Adiguna, antreannya luar biasa panjang. Tetapi kalau membawa resep ke Kimia Farma, yang datang hanya satu dua orang. Itu artinya masyarakat sudah memahami dan tahu betul bahwa harga obat di Kimia Farma lebih mahal dibandingkan apotek swasta,” ujar ketua DPW Partai NasDem Bali itu.
Menurut Senantara, fenomena tersebut menjadi sinyal bahwa ada persoalan yang harus segera dievaluasi, baik dari sisi regulasi, distribusi, tata kelola, maupun mekanisme penentuan harga obat.
Ia menegaskan bahwa negara seharusnya tidak kalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih pemerintah telah memberikan berbagai dukungan kepada perusahaan farmasi milik negara.
“Mestinya kita tidak kalah dengan swasta. Negara sudah memberikan dukungan luar biasa, ada subsidi dan berbagai fasilitas lainnya. Tujuannya kan untuk membantu masyarakat mendapatkan obat yang lebih terjangkau,” tegas politisi berlatar belakang pengusaha sukses itu.
Lebih lanjut, Senantara juga menyoroti adanya perbedaan biaya yang dirasakan masyarakat ketika menebus resep melalui jaringan Kimia Farma dibandingkan apotek swasta. Karena itu, ia meminta regulasi yang mengatur tata niaga dan distribusi obat diperjelas agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
“Regulasi ini harus diperjelas. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. Negara punya perusahaan farmasi, punya jaringan apotek yang luas, tetapi harga obatnya justru lebih mahal dibandingkan swasta. Ini pertanyaan yang terus-menerus muncul dari masyarakat,” kata politisi yang dikenal berhati mulia dan dermawan dengan tagline Senantara Peduli, Senantara Berbagi.
Senantara berharap Bio Farma, Kimia Farma, dan seluruh subholding farmasi nasional dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya, rantai distribusi, hingga kebijakan harga obat. Dengan demikian, keberadaan BUMN farmasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui ketersediaan obat yang terjangkau dan mudah diakses.
Menurutnya, keberhasilan transformasi industri farmasi nasional tidak hanya diukur dari kinerja bisnis perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat langsung berupa harga obat yang lebih murah dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. (kbs)