Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menyaksikan langsung penandatanganan kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem, Jumat (19/12).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menyaksikan langsung penandatanganan kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem, Jumat (19/12). Proyek strategis ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus upaya konkret memutus rantai kemiskinan.
Penandatanganan kontrak digelar di Watujimbar Resort, Sanur, Denpasar, dan mencakup pekerjaan fisik pembangunan sekolah beserta manajemen konstruksi. Skema tersebut dirancang untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan terencana, transparan, tepat waktu, serta memenuhi standar mutu dan akuntabilitas.
Nilai kontrak pembangunan fisik Sekolah Rakyat Karangasem mencapai Rp255,5 miliar, sementara jasa manajemen konstruksi bernilai lebih dari Rp3 miliar. Proyek ini menjadi salah satu pembangunan pendidikan terbesar di Bali yang menyasar kelompok masyarakat rentan.
Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Bali, Bupati Karangasem, serta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial turut mengikuti kegiatan secara daring.
Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Jonny Zainuri Echsan, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Program ini menempatkan Kementerian PUPR sebagai leading sector dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
“Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tujuannya jelas, memutus kemiskinan yang berlangsung secara turun-temurun,” ujar Jonny.
Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Untuk proyek di Karangasem, pembangunan ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan akan diawasi ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan guna menjamin kepatuhan terhadap aspek teknis, manajerial, serta penggunaan produk dalam negeri.
Ia menegaskan, mitigasi risiko harus dilakukan secara serius agar tidak terjadi keterlambatan maupun penurunan kualitas pekerjaan. Prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, dan tertib administrasi menjadi standar utama pelaksanaan proyek.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat Tahap II yang bersifat permanen pada periode 2025–2026. Seluruh sekolah ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.
Gubernur Koster menyambut positif pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem dan berharap kehadirannya mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bali. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan merupakan kunci utama dalam menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, serta menciptakan generasi muda Bali yang lebih berdaya saing di masa depan. (kbs)