Foto: Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Diperluas Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/2/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Diperluas tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Bali. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/2/2026).
Rakor digelar untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan Presiden Republik Indonesia, sekaligus memastikan Bali tetap menjadi destinasi kelas dunia yang aman, asri, dan tertata. Dalam forum tersebut, ditegaskan lima poin penekanan strategis yang wajib segera diimplementasikan oleh seluruh kepala daerah di Bali.
Lima mandat utama itu meliputi:
pertama, Gerakan Bersih Sampah di sungai, laut, dan danau melalui aksi nyata dan berkelanjutan;
kedua, penertiban estetika kota dengan membersihkan serta menata ulang iklan dan baliho yang tidak berizin, rusak, atau dipasang semrawut;
ketiga, penguatan manajemen kemacetan lewat rekayasa lalu lintas dan optimalisasi infrastruktur di titik rawan padat;
keempat, peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah melalui sinergi pemerintah daerah dengan TNI/Polri demi menjaga kondusivitas Bali sebagai pusat kegiatan internasional;
kelima, pengendalian ketat izin alih fungsi lahan, khususnya sawah produktif dan kawasan hijau, agar pembangunan tetap selaras dengan RTRW dan kelestarian alam.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Satria menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Klungkung untuk mengawal dan menjalankan kelima poin strategis itu. Ia memastikan langkah penertiban dan pembersihan akan segera dikoordinasikan lintas perangkat daerah dan instansi terkait.
“Arahan Presiden menjadi pegangan bersama. Di Klungkung, kami siap bergerak cepat dan terukur agar dampaknya nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” tegas Satria.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Bali, para kepala daerah se-Bali, serta pimpinan instansi vertikal terkait. (kbs)