Foto: Gubernur Koster bersama Wamentan Sudaryono usai acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Bali periode 2026-2031 yang digelar di Wantilan DPRD Bali, pada Jumat (10/7).
Denpasar, KabarBaliSatu
Implementasi sistem pertanian organik secara total di Provinsi Bali yang dipayungi oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 menunjukkan hasil yang signifikan. Saat ini, dari total 64.000 hektare lahan sawah di Pulau Dewata, lebih dari 60 persen di antaranya telah resmi mengantongi sertifikat organik. Keberhasilan ini tidak hanya mendongkrak nilai ekonomi dan kesejahteraan petani, tetapi juga efektif menjaga kelestarian ekosistem serta keanekaragaman hayati Bali.
Kendati demikian, ledakan antusiasme petani terhadap sistem pertanian ramah lingkungan ini memicu tantangan baru di sektor hulu, yakni terjadinya kelangkaan pupuk. Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan langsung dari pemerintah pusat terkait pengadaan benih serta penambahan kuota pupuk cair guna mengimbangi tingginya permintaan di lapangan.
“Kalau bisa kami diberi kuota pupuk cair yang lebih banyak karena kuota yang sudah diberikan oleh Bapak Menteri itu masih kurang terus, karena gerakan para petani di Bali menggunakan pupuk organik ini sekarang tinggi sekali. Dulu sulit sekali, sekarang setelah tahu manfaat ekonominya, masyarakat sangat antusias,” ujar Gubernur Koster di sel-sela menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Bali periode 2026-2031 yang digelar di Wantilan DPRD Bali, pada Jumat (10/7/2026).
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah provinsi Bali telah memperkuat sektor hilir dengan mewajibkan industri perhotelan di Bali untuk menyerap produk organik lokal hasil panen para petani.
Permintaan peningkatan penyaluran pupuk cair tersebut direspons positif oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI, Dr. H. Sudaryono, B. Eng., MM., MBA. Pihaknya menyatakan siap memberikan atensi dan menindaklanjuti kendala di sektor hulu tersebut demi mendukung pertanian Bali yang kini menyumbang sekitar 14% bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
“Terkait dengan masukan dari Pak Gubernur, kalau di Bali kekurangan pupuk cair, ya kami akan segera atensi. Jadi memang Pak Gubernur ini kan tiga periode sebagai wakil rakyat, saya kira sangat memahami masyarakat Bali dan kami sangat ingin mendapatkan banyak masukan dari beliau, apa-apa yang harus kita support khususnya di sektor pertanian,” kata Sudaryono.
Wamentan menegaskan bahwa segmentasi pasar pariwisata Bali yang masuk dalam kategori high-end membuat faktor kesehatan dan keberhasilan produk organik menjadi sangat krusial. Ia berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pertanian Provinsi Bali setibanya di Jakarta.
“Kami siap Pak, nanti kami follow up setelah kembali dari sini, kami cek seperti apa kami bisa bantu. Nanti Pak Kadis Provinsi nanti saya panggil saja, jika diizinkan,” tambahnya.
Kementerian Pertanian berharap seluruh program bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran, mulai dari kopi, kakao, hingga beras, sekaligus menekan
alih fungsi lahan sawah produktif di Bali demi tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan. (kbs)