Foto: Gubernur Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Pulau Dewata. Langkah ini dinilai krusial mengingat beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional yang berkontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Gubernur Koster mengungkapkan, sepanjang 2025 Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan yang terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Capaian tersebut berbanding lurus dengan sumbangsih devisa pariwisata Bali pada 2024 yang mencapai Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tegas Koster.
Ia menjelaskan, pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah. Pelaksanaannya memegang prinsip satu Pulau, satu Pola, dan satu Tata Kelola sesuai semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Oleh karena itu, skema penganggaran Bali tidak bisa hanya dihitung berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” ujar Gubernur Koster.
Sejumlah proyek strategis yang membutuhkan intervensi APBN meliputi peningkatan jalan nasional dan konektivitas antarkawasan, seperti ruas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, jaringan Klungkung–Karangasem, Karangasem–Buleleng, konektivitas Nusa Penida, serta jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan. Selain itu, Bali mendorong pengembangan pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Tak hanya konektivitas darat dan laut, Koster menekankan pentingnya ketersediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, hingga pengembangan energi bersih.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menampik tudingan adanya penurunan alokasi anggaran pusat ke daerah. Menurutnya, pemerintah pusat kini banyak mengalokasikan anggaran melalui program strategis nasional yang dampaknya langsung dirasakan daerah, termasuk pembiayaan PPPK paruh waktu dan pembangunan infrastruktur via Instruksi Presiden (Inpres).
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelas Syarief.
Pihaknya mengapresiasi paparan Pemprov Bali dan memberikan dukungan penuh terhadap pembenahan infrastruktur, mengingat keberlanjutan pariwisata Bali sangat bergantung pada kualitas lingkungan, pelayanan publik, dan kelestarian budaya. (kbs)