Foto: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos di Denpasar, bertempat di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin (3/8/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mempercepat pendataan Kartu Keluarga (KK) untuk program populasi dan perlindungan sosial (Perlinsos). Pemkot menargetkan sedikitnya 60 persen atau sekitar 90.000 KK telah terdata sebelum batas akhir (cut-off) yang ditetapkan pemerintah pusat pada akhir Agustus 2026.
Upaya percepatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos yang dipimpin Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin (3/8/2026).
Rakor tersebut dihadiri Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku bapak angkat desa dan kelurahan, para camat, serta perbekel dan lurah se-Kota Denpasar.
Arya Wibawa mengatakan, percepatan pendataan menjadi bagian penting dalam memastikan program perlindungan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat, mulai dari OPD, kecamatan, desa, hingga kelurahan.
“TKPK merupakan bentuk evaluasi berkala terhadap program penanganan kemiskinan di Kota Denpasar. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-OPD, camat, hingga lurah dan kepala desa dalam memastikan program tepat sasaran dan berdaya guna,” ujar Arya Wibawa.
Ia mengapresiasi kerja seluruh jajaran yang selama ini terlibat dalam proses pendataan dan penanganan kemiskinan di Denpasar.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD, camat, dan perbekel/lurah atas kerja keras serta kolaborasi aktif yang telah ditunjukkan selama ini,” katanya.
Di sisi lain, Arya Wibawa menyampaikan bahwa sejumlah indikator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Denpasar menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Denpasar tercatat sebesar 6,11 persen atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Denpasar juga menjadi yang tertinggi di Bali dan masuk dalam jajaran 10 besar nasional. Sejumlah indikator kesejahteraan sosial, seperti umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah, turut menunjukkan peningkatan.
Sementara itu, tingkat kemiskinan secara persentase berada di angka 2,6 persen dan menjadi salah satu yang terendah. Meski demikian, Arya Wibawa menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tetap membutuhkan perhatian serius, khususnya untuk mengatasi kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Hal ini penting mengingat Denpasar memiliki jumlah penduduk yang relatif besar. Pemkot juga berupaya mencegah masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terperosok ke dalam kategori miskin ekstrem.
“Yang perlu kita jaga adalah masyarakat yang berada di ambang batas kemiskinan, khususnya Desil 5 dan Desil 6, yang jumlahnya sekitar 18.000 warga rentan,” jelasnya.
Terkait pendataan KK populasi dan Perlinsos, Arya Wibawa mengatakan capaian target agresif jangka pendek sebesar 60 persen memang belum merata di seluruh wilayah. Namun, perkembangan dalam sepekan terakhir menunjukkan tren positif.
Jumlah populasi yang telah terdata meningkat 21 persen dalam satu minggu terakhir. Pemkot Denpasar pun memastikan proses pendataan terus berjalan hingga batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat pada akhir Agustus.
Pemerintah pusat sendiri menetapkan ambang batas capaian minimal antara 40 hingga 60 persen. Bagi wilayah yang belum memenuhi batas minimal tersebut, percepatan pendataan harus terus dilakukan hingga batas waktu yang telah ditentukan.
Dalam perencanaan awal, proses pendataan dirancang berlangsung selama 20 hari kerja dengan target mencapai 111.000 KK. Target harian ditetapkan sebanyak 5.000 KK atau rata-rata 1.250 KK per kecamatan.
Namun, realisasi saat ini baru berada di kisaran 35.000 KK. Meski demikian, proses input data terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 2.000 hingga 3.600 KK per hari.
Arya Wibawa menjelaskan, penetapan target tinggi sejak awal merupakan strategi untuk mendorong percepatan kerja di lapangan. Menurutnya, semakin panjang proses pendataan tanpa target yang ketat, semakin besar pula potensi kelelahan yang dialami petugas maupun masyarakat.
“Penetapan target tinggi di awal merupakan strategi psikologis untuk mendorong percepatan kerja di lapangan. Semakin panjang durasi pelaksanaan tanpa target ketat, potensi kelelahan pada petugas lapangan maupun masyarakat akan semakin tinggi,” jelasnya.
Upaya Denpasar tersebut juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, terutama atas peningkatan capaian data dalam satu pekan terakhir yang mencapai 21 persen.
Arya Wibawa menilai Denpasar memiliki keunggulan tersendiri dalam mempercepat proses pendataan. Keberadaan balai banjar dan balai desa yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dinilai dapat dimanfaatkan sebagai titik pengumpulan data yang efektif.
“Keunggulan utama daerah Denpasar terletak pada keberadaan balai banjar dan balai desa yang sangat efektif sebagai wadah berkumpul masyarakat. Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan hingga 37.000 agen untuk melakukan penyisiran rumah ke rumah, struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal,” papar Arya Wibawa.
Untuk mengejar target minimal 60 persen atau sekitar 90.000 KK terdata dari posisi saat ini yang berada di kisaran 35.000 KK, rakor menyepakati sejumlah langkah percepatan.
Para perbekel, lurah, kepala dusun, dan kepala lingkungan diminta melakukan pembaruan jadwal turun lapangan. Seluruh agenda penjangkauan masyarakat untuk satu minggu ke depan wajib diperbarui agar proses pendataan dapat berjalan lebih terarah.
Selain itu, monitoring capaian dilakukan secara berkala tiga kali dalam sehari, yakni pukul 06.00 WITA, 18.00 WITA, dan 22.00 WITA. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memetakan banjar atau wilayah yang mengalami penurunan aktivitas pendataan, khususnya pada malam hari.
Pemkot Denpasar juga menetapkan ambang batas input harian minimal 2.000 hingga 2.500 KK per hari. Target tersebut diharapkan mampu menjaga ritme percepatan pendataan sehingga sasaran 60 persen dapat tercapai sebelum batas akhir pendataan pada akhir Agustus 2026.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan struktur sosial masyarakat, serta monitoring yang dilakukan secara berkala, Pemkot Denpasar optimistis percepatan pendataan Perlinsos dapat terus digenjot. Data yang semakin akurat diharapkan menjadi fondasi penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Denpasar semakin tepat sasaran. (kbs)