Foto: Pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali tengah menghadapi tantangan kompleks yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Situasi tersebut, menurutnya, tidak bisa diselesaikan secara parsial dan menuntut kolaborasi kuat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.
Pernyataan itu disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat, 23 Januari 2026.
Ia menekankan bahwa era pengelolaan pariwisata saat ini adalah era kolaborasi. Sinergi kebijakan, komunikasi yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pelaku industri dinilai menjadi kunci agar pariwisata Bali tetap berkelanjutan dan mampu memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, mengungkapkan adanya penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang 2025, meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Bali terus menunjukkan tren peningkatan.
Berdasarkan catatan PHRI Bali, tingkat hunian hotel pada 2025 turun sekitar delapan persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dinilai sebagai anomali dalam struktur pariwisata Bali karena peningkatan kunjungan wisatawan tidak sejalan dengan kinerja hotel maupun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Cok Ace menjelaskan, ketimpangan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Bali yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Ketika okupansi hotel dan PAD tidak meningkat secara signifikan, maka efek berganda bagi ekonomi masyarakat juga menjadi terbatas.
Ia menambahkan, penurunan okupansi pada bulan Januari merupakan pola musiman yang hampir terjadi setiap tahun dan tidak sepenuhnya berkaitan dengan faktor cuaca ekstrem. Menurutnya, kondisi cuaca buruk saat ini bersifat global dan tidak hanya dialami oleh Bali.
Selain faktor musiman, PHRI Bali menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan akomodasi ilegal tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel-hotel yang telah terdaftar serta memenuhi kewajiban regulasi.
Karena itu, PHRI Bali mendorong penguatan basis data pariwisata yang akurat dan terintegrasi sebagai landasan perumusan kebijakan ke depan. Data yang valid dinilai penting untuk menentukan kebutuhan riil akomodasi di Bali, termasuk apakah masih diperlukan penambahan kamar atau justru sudah terjadi kelebihan pasokan.
Dengan berbagai tantangan tersebut, PHRI Bali berharap adanya sinergi kebijakan yang lebih solid antara pemerintah dan pelaku industri. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu memastikan pertumbuhan pariwisata Bali tidak hanya meningkatkan angka kunjungan, tetapi juga berdampak langsung pada industri dan kesejahteraan masyarakat Bali. (kbs)