Foto: Wabup Tjok Surya menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali, Denpasar, Rabu (12/8).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung integrasi data perpajakan dan efektivitas pemungutan pajak guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gede Surya Putra, saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali, Denpasar, Rabu (12/8).
Dalam arahannya, Wabup Tjok Surya menyampaikan apresiasi atas sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kolaborasi ini sangat membantu efisiensi pemungutan pajak, khususnya pada sektor potensial seperti pariwisata di kawasan Nusa Penida.
Wabup menekankan agar kerja sama strategis ini tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan wajib ditindaklanjuti secara nyata di lapangan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai langkah pengawasan, ia meminta kegiatan monev dapat dilaksanakan secara rutin minimal tiga bulan sekali untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak secara konsisten.
“Jadi kerja sama ini kedepannya agar terus berlanjut dan berkesinambungan. Langkah ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai kunci keberhasilan optimalisasi pendapatan,” harap Wabup Tjok Surya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menjelaskan bahwa kegiatan monev ini digelar untuk mengukur tingkat keberhasilan pertukaran data, mengevaluasi berbagai kendala implementasi di lapangan, serta memperkuat sinergi fiskal demi mendongkrak penerimaan pajak secara optimal.
Darmawan turut memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemkab Klungkung dalam mengawal keberlanjutan PKS OP4D secara konsisten.
“Melalui kegiatan ini, koordinasi lintas instansi dapat semakin solid sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal dan akuntabel,” ungkap Darmawan. (kbs)