Foto: Gubernur Bali Wayan Koster (Tengah) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (kiri), dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi (kanan).
Denpasar, KabarBaliSatu
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, kompak memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Mereka menilai, keberhasilan membentuk dan menggerakkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayah Bali adalah bukti nyata pemberdayaan rakyat yang mampu memberi manfaat besar dan menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.
Pujian itu disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional-Provinsi Percepatan Operasionalisasi KDMP di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/8/2025). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto, para gubernur se-Indonesia, pimpinan BUMN, serta pejabat kementerian/lembaga terkait.
“Bali ini luar biasa, semua rakyat diberdayakan. Pulau kecil tapi manfaatnya besar,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menegaskan bahwa model Bali berbeda dengan daerah lain yang cenderung bergantung pada pengusaha besar dan industri raksasa.
“Kalau kita ingin rakyat berdaya seperti di Bali dan Sulawesi Selatan. Kalau tidak, rakyat miskin hanya diberi bantuan, sementara negara lain seperti Vietnam, Korea Selatan, dan Tiongkok sudah menyalip kita,” tegasnya.
Zulkifli Hasan juga meminta setiap daerah segera membentuk Satgas KDMP hingga tingkat kabupaten/kota, mendata aset yang bisa dimanfaatkan, dan memastikan ketersediaan gudang serta gerai kebutuhan pokok. Ia menilai, tanpa infrastruktur dan kelembagaan yang siap, koperasi tidak akan berjalan optimal.
Sementara itu, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa harmonisasi regulasi dan percepatan operasional KDMP menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Regulasi harus dibuat solid, bebas dari tumpang tindih, serta sepenuhnya mendukung tujuan koperasi. Ia juga menekankan bahwa dana desa perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha.
“Regulasinya harus solid, tidak tumpang tindih, dan mendukung tujuan koperasi. Dana desa harus bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha,” katanya.
Ia juga mendorong digitalisasi koperasi melalui microsite dan sistem pembayaran cashless, serta memperkuat model bisnis koperasi yang sudah berjalan agar bisa menjadi contoh bagi yang lain.
Budi Arie menilai, Bali berpotensi mempercepat operasional KDMP karena mayoritas desanya sudah berstatus desa mandiri.
“Kita yakinkan bahwa koperasi adalah hutang sejarah kepada republik ini. Koperasi adalah cita-cita pendiri bangsa untuk perekonomian berbasis asas kekeluargaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Koster dalam laporannya menyebut seluruh 716 desa dan kelurahan di Bali kini memiliki KDMP, dengan 703 unit baru dan 13 hasil pengembangan koperasi existing berkinerja baik. Unit usaha yang dijalankan bervariasi, mulai dari koperasi konsumen, simpan pinjam, perdagangan, produsen, hingga jasa. Bali juga memiliki 6.276 koperasi lainnya dengan lebih dari 1,15 juta anggota, aset Rp22 triliun, dan volume usaha di atas Rp19 triliun.
Untuk memperkuat ekosistem bisnis, Koster menerapkan pola perdagangan antar KDMP yang mewajibkan koperasi saling membeli dan menjual produk.
“Kalau hanya menjual, ekonomi tidak seimbang. Dengan saling beli dan jual, koperasi bisa saling menopang,” jelasnya.
Enam koperasi percontohan yang telah ditetapkan untuk menerapkan skema perdagangan antar KDMP masing-masing dengan unit usaha unggulan diantaranya adalah:
- KDMP Nusasari, Jembrana – mengelola fermentasi kakao berkualitas ekspor, kelapa, pepaya, dan janur.
- KDMP Gadungan, Tabanan – fokus pada pertanian padi dan jagung, serta peternakan sapi dan babi.
- KDMP Ulian, Bangli – memproduksi kopi arabika, jeruk, dan ayam.
- KDMP Kutuh, Badung – mengembangkan jasa pariwisata, perikanan, dan logistik.
- KDMP Bongkasa Pertiwi, Badung – bergerak di wisata budaya dan produksi madu kela-kela.
- KDMP Tegal Harum, Denpasar – fokus pada perdagangan dan UMKM.
Dengan potensi lokal yang beragam, dukungan penuh pemerintah pusat, dan model pemberdayaan rakyat yang efektif, KDMP di Bali diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang tangguh, berbasis gotong royong, dan berkelanjutan. (kbs)