Foto: Gubernur Koster saat menghadiri perayaan HUT ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) dan HUT ke-1 IWO Bali di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (30/8/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Media online kerap menjadi yang pertama dalam menyuarakan persoalan masyarakat, bahkan mendahului laporan resmi dari birokrasi pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri perayaan HUT ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) dan HUT ke-1 IWO Bali di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (30/8/2026).
Dalam acara yang mengusung tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali” tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya peran pers, khususnya media online, dalam mengawal pembangunan di Bali. Ia berharap media online tetap profesional, independen, kritis, dan konsisten memegang teguh kode etik jurnalistik.
“Media harus kritis, tetapi juga harus mencerdaskan. Media harus menjalankan fungsi kontrol, tetapi pada saat yang sama mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Gubernur Koster.
Gubernur Bali 2 Periode tersebut menilai perkembangan media saat ini berlangsung sangat cepat seiring pesatnya pertumbuhan teknologi digital. Posisi media dinilai sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
“Apa yang dikerjakan pemerintah perlu dikomunikasikan kepada publik. Sebaliknya, aspirasi dan persoalan masyarakat juga dapat diketahui pemerintah melalui pemberitaan,” ungkapnya.
Kendati demikian, Koster mengingatkan agar kerja sama antara pemerintah dan media tidak mengurangi independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrolnya.
“Media tidak harus menjadi seperti perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali. Tidak seperti itu. Media harus tetap bekerja secara natural sesuai sistem, kode etik, dan profesionalismenya masing-masing,” terangnya.
Gubernur Koster juga memaparkan bahwa media hendaknya menyampaikan informasi secara proporsional serta berlandaskan fakta di lapangan.
“Jangan semuanya negatif, tetapi juga jangan semuanya positif. Media harus tetap berdiri pada fakta,” tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur jebolan ITB ini mengaku aktif membaca media online untuk memantau dinamika informasi terkini di Bali. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa berbagai persoalan publik kerap kali lebih dahulu diketahuinya melalui pemberitaan media daripada laporan resmi birokrasi.
“Terus terang, saya sering kali lebih cepat memperoleh informasi dari media dibandingkan laporan dari jajaran pemerintahan sendiri. Ini yang menjadi bahan evaluasi bagi birokrasi,” jelasnya.
Berbagai persoalan seperti jalan rusak, gangguan pelayanan publik, hingga keluhan masyarakat dapat terdeteksi dengan cepat melalui media. Jika masalah tersebut masuk dalam kewenangan Pemprov Bali, Koster mengaku langsung berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah terkait. Sementara jika menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, ia akan segera menghubungi bupati atau wali kota bersangkutan.
Melihat kondisi ini, Koster berharap birokrasi tidak kalah cepat dengan media dalam mendeteksi serta merespons persoalan di masyarakat. Menurutnya, sistem kerja pemerintahan dituntut untuk terus beradaptasi dengan aspirasi masyarakat yang membutuhkan tindakan cepat.
Lebih lanjut, Koster memaparkan bahwa pembangunan Bali mencakup cakupan luas yang holistik, tidak hanya berfokus pada manusia tetapi juga alam, lingkungan, tumbuhan, hewan, sumber daya, kebudayaan, serta seluruh unsur kehidupan yang saling berkaitan.
“Saya berharap media lebih banyak mengangkat isu yang memiliki dampak bagi masa depan Bali dan tidak memenuhi ruang publik dengan informasi tidak substantif maupun informasi bohong,” pungkasnya. (kbs)