Foto: Ilustrasi aktivitas pelaku UMKM, perdagangan, dan sektor pertanian di Bali. Hingga September 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali mencapai Rp10,72 triliun kepada 118.819 debitur, dengan sektor perdagangan menjadi penyerap terbesar.
Denpasar, KabarBaliSatu
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali terus menunjukkan geliat pembiayaan bagi pelaku usaha. Hingga September 2026, nilai akad KUR telah menembus Rp10,72 triliun dan disalurkan kepada 118.819 debitur di berbagai sektor perekonomian.
Dari total tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyerap terbesar dengan nilai akad mencapai Rp3,37 triliun. Namun, di balik tingginya penyaluran, pemerintah masih mendorong agar porsi pembiayaan lebih banyak mengalir ke sektor primer, khususnya pertanian.
Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian (Ekonomi dan Keuangan), I Wayan Ekadina, mengatakan tingginya penyaluran KUR menunjukkan aktivitas ekonomi kerakyatan di Bali terus bergerak.
“Kinerja penyaluran KUR di Bali menunjukkan ekonomi kerakyatan Bali bergerak sangat kuat,” kata Ekadina saat ditemui di Denpasar, Kamis (1/10/2026).
Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali, nilai akad KUR hingga September 2026 tercatat Rp10.722.084.583.806. Sementara outstanding mencapai Rp9.814.966.843.028, dengan total 118.819 debitur.
Meski mencatat angka penyaluran yang tinggi, Ekadina menilai masih ada pekerjaan rumah dalam komposisi serapan KUR. Saat ini, sektor perdagangan masih mendominasi penyaluran, sementara sektor pertanian memiliki porsi yang lebih kecil.
“Namun pekerjaan rumah kita adalah transformasi serapan. Saat ini 31,52 persen masih terserap di sektor perdagangan, sementara pertanian baru 20,47 persen. Padahal pertanian adalah jati diri Bali dan pilar Ekonomi Kerthi Bali,” ujarnya.
Perdagangan Masih Mendominasi
Data hingga September 2026 menunjukkan sektor perdagangan besar dan eceran mencatat nilai akad KUR sebesar Rp3,379 triliun yang disalurkan kepada 41.545 debitur. Outstanding sektor ini mencapai sekitar Rp3,032 triliun.
Sementara sektor pertanian, perburuan dan kehutanan mencatat nilai akad Rp2,195 triliun dengan jumlah debitur mencapai 30.649 orang. Outstanding sektor tersebut berada di angka sekitar Rp2,091 triliun.
Melihat komposisi tersebut, Ekadina mendorong adanya perluasan pembiayaan ke sektor primer. Salah satu skema yang dinilai dapat digunakan adalah melalui Koperasi Produsen Subak Kerthi Bali (KPSKB).
Menurutnya, pola pembiayaan melalui koperasi dapat membuka akses KUR secara lebih luas dan berbasis klaster, sehingga pembiayaan tidak hanya bergantung pada pengajuan secara individual.
“Melalui model Koperasi Produsen Subak Kerthi Bali (KPSKB), sudah sepatutnya kita mendorong BPD Bali dan Himbara untuk menyalurkan KUR secara klaster melalui koperasi, bukan individu, sehingga target perluasan KUR sektor primer minimal 30 persen,” tegas Ekadina.
Dorong UMKM Naik Kelas
Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Purnama, mengatakan capaian penyaluran KUR tersebut menunjukkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Bali terus berjalan.
“Capaian penyaluran KUR di Provinsi Bali sampai dengan September 2026 mencapai sekitar Rp10,72 triliun. Ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Bali terus berjalan dan mendapat respons yang baik,” kata Purnama.
Namun, menurutnya, besarnya nilai penyaluran bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana dana KUR digunakan secara produktif untuk memperkuat usaha penerima pembiayaan.
“Bagi kami, yang terpenting bukan hanya besarnya penyaluran, tetapi bagaimana KUR tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif untuk memperkuat usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan mendorong UMKM Bali naik kelas,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Purnama, akan terus memperkuat pendampingan serta membangun sinergi dengan perbankan dan berbagai pemangku kepentingan agar pembiayaan KUR memberikan dampak yang lebih besar terhadap perkembangan UMKM.
Industri hingga Pariwisata Ikut Menyerap
Selain perdagangan dan pertanian, KUR Bali juga mengalir ke berbagai sektor lainnya.
Sektor industri pengolahan mencatat nilai akad Rp1,415 triliun kepada 17.652 debitur, dengan outstanding sekitar Rp1,306 triliun. Kemudian jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya mencapai Rp1,457 triliun dengan 16.109 debitur.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga menyerap KUR sebesar Rp1,156 triliun kepada 6.729 debitur, dengan outstanding sekitar Rp1,064 triliun.
Sementara itu, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan mencatat akad sekitar Rp706,23 miliar dengan 3.615 debitur. Sektor konstruksi mencapai Rp175,44 miliar dengan 537 debitur.
Transportasi, pergudangan dan komunikasi tercatat Rp134,87 miliar kepada 1.022 debitur. Adapun sektor perikanan memperoleh pembiayaan sekitar Rp50,80 miliar untuk 651 debitur.
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencatat akad Rp31,76 miliar dengan 179 debitur, sedangkan jasa pendidikan mencapai Rp18,23 miliar kepada 121 debitur.
Denpasar Jadi Wilayah dengan Penyaluran Terbesar
Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kota Denpasar menjadi daerah dengan nilai akad KUR terbesar di Bali hingga September 2026.
Penyaluran KUR di Denpasar mencapai Rp1,88 triliun kepada 15.210 debitur, dengan outstanding sekitar Rp1,71 triliun.
Badung berada di posisi berikutnya dengan nilai akad Rp1,57 triliun kepada 13.286 debitur. Gianyar mencapai Rp1,53 triliun dengan 15.054 debitur, sementara Tabanan membukukan Rp1,27 triliun kepada 13.899 debitur.
Dari sisi jumlah penerima, Buleleng menjadi daerah dengan debitur terbanyak, yakni 21.563 debitur dengan nilai akad mencapai Rp1,29 triliun.
Karangasem mencatat penyaluran Rp1,11 triliun kepada 14.046 debitur. Selanjutnya Bangli mencapai Rp713,12 miliar kepada 9.085 debitur, Jembrana Rp704,34 miliar kepada 9.981 debitur, dan Klungkung Rp648,11 miliar kepada 6.695 debitur.
Setiap Bulan Tembus Rp1 Triliun
Kinerja penyaluran KUR Bali juga relatif konsisten sepanjang Januari hingga September 2026. Setiap bulan, nilai akad tercatat berada di atas Rp1 triliun.
Pada Januari, penyaluran mencapai Rp1,02 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1,20 triliun pada Februari. Maret tercatat Rp1,09 triliun dan April Rp1,21 triliun.
Memasuki Mei, penyaluran kembali meningkat menjadi Rp1,25 triliun. Juni mencapai Rp1,15 triliun, kemudian melonjak menjadi Rp1,28 triliun pada Juli.
Pada Agustus, nilai akad tercatat Rp1,25 triliun dan September mencapai Rp1,26 triliun.
Dengan capaian tersebut, tantangan berikutnya bukan sekadar menjaga besarnya penyaluran, tetapi memastikan pembiayaan semakin produktif dan mampu memperkuat sektor-sektor strategis Bali, terutama pertanian sebagai salah satu fondasi ekonomi masyarakat. (kbs)