Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Klungkung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6).
LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Bupati Klungkung I Made Satria bersama Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Anom. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, para bupati dan wali kota se-Bali, serta Sekretaris Daerah Klungkung Anak Agung Lesmana.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemberian opini atas laporan keuangan didasarkan pada sejumlah indikator penting, mulai dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian internal.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel,” ucapnya.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati I Made Satria menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan dan pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klungkung serta DPRD Klungkung yang terus mendukung upaya menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Opini WTP yang kita raih kembali ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas administratif semata. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat kami untuk mengelola APBD dengan jujur, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Satria.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita patut berbangga dan bersyukur atas capaian ini. Ke depannya, kami akan terus memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah, agar seluruh program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” harapnya.
Raihan opini WTP ke-11 secara berturut-turut ini semakin mempertegas komitmen Pemkab Klungkung dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (kbs)