Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Dapat Tugas Baru dari Presiden Prabowo, Dilantik Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Tetap Jabat Menteri ESDM

Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat dilantik menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Jakarta, KabarBaliSatu

Bahlil Lahadalia mendapat penugasan baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil kini dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pengangkatan tersebut menjadi bagian dari perombakan susunan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Pelantikan Bahlil ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024–2029. Keputusan tersebut ditetapkan Presiden Prabowo pada 30 September 2026.

Dalam prosesi pelantikan, Bahlil terlebih dahulu mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan Bahlil di hadapan Presiden.

Setelah pengambilan sumpah, Bahlil menandatangani berita acara pelantikan. Dokumen tersebut kemudian turut ditandatangani oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari rangkaian resmi pelantikan.

Presiden Prabowo selanjutnya memberikan ucapan selamat kepada Bahlil dan keluarganya. Ucapan serupa juga disampaikan sejumlah pejabat negara yang hadir dalam prosesi tersebut.

Pelantikan Bahlil menjadi salah satu bagian dari perubahan besar dalam susunan Kabinet Merah Putih.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Selain itu, Arrmanatha Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional, serta Muhammad Fadhil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Sejumlah wakil menteri juga dilantik, di antaranya Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dari Investasi ke Energi

Penugasan baru tersebut menambah panjang perjalanan Bahlil di pemerintahan.

Sebelum menangani sektor energi, Bahlil dikenal sebagai pejabat yang mengurusi investasi. Kariernya di pemerintahan dimulai pada 23 Oktober 2019 ketika ia dilantik sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada 28 April 2021, Presiden Joko Widodo mengangkat Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Jabatan tersebut membuatnya bertanggung jawab terhadap kebijakan investasi sekaligus penguatan iklim penanaman modal di Indonesia.

Perjalanan Bahlil kemudian beralih ke sektor energi.

Pada 19 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo melantik Bahlil sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sejak saat itu, Bahlil mulai menangani sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk persoalan produksi minyak dan gas bumi, ketahanan energi, pertambangan serta transisi energi.

Ketika pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terbentuk pada Oktober 2024, Bahlil kembali dipercaya menduduki posisi Menteri ESDM. Ia dilantik bersama jajaran Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024.

Dengan demikian, Bahlil menjadi salah satu pejabat yang melanjutkan tugas dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan Prabowo.

Hilirisasi Jadi Mandat Baru

Kini, Bahlil mendapat ruang tugas yang lebih luas.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, ia memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan hilirisasi serta transisi energi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Sementara sebagai Menteri ESDM, Bahlil tetap menangani urusan teknis di sektor energi dan sumber daya mineral.

Penempatan dua fungsi tersebut dalam satu kendali membuat agenda hilirisasi dan energi memiliki keterkaitan yang semakin erat.

Hilirisasi sendiri menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah mendorong agar berbagai komoditas tidak sekadar diekspor sebagai bahan mentah, tetapi terlebih dahulu diolah menjadi produk bernilai tambah.

Dengan pola tersebut, pemerintah berharap manfaat ekonomi dapat semakin besar melalui peningkatan investasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan negara.

Agenda hilirisasi juga tidak lagi hanya berfokus pada mineral seperti nikel dan bauksit. Pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan berbagai komoditas, termasuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya.

Di sisi lain, percepatan hilirisasi membutuhkan dukungan energi yang besar. Karena itu, ketahanan energi menjadi bagian penting dalam memastikan proyek-proyek industri dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tiga Fokus Utama

Secara umum, posisi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi memiliki sejumlah ruang koordinasi strategis.

Pertama, menyatukan kebijakan hilirisasi.

Kementerian koordinator bertugas memastikan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam agenda hilirisasi memiliki arah kebijakan yang selaras. Koordinasi tersebut mencakup investasi, industri, energi hingga sektor sumber daya alam.

Kedua, mengawal proyek hilirisasi nasional.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah proyek prioritas hilirisasi yang mencakup berbagai sektor. Pengawalan diperlukan agar proyek tidak terhambat persoalan perizinan, regulasi, pembiayaan maupun koordinasi antarinstansi.

Ketiga, menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong transisi energi.

Agenda tersebut mencakup pengelolaan minyak dan gas bumi, batu bara, listrik, energi baru terbarukan serta upaya menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, posisi baru Bahlil berada di antara fungsi koordinasi kebijakan dan pelaksanaan sektor energi.

Jika Kementerian ESDM menjalankan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian koordinator berfungsi menyelaraskan berbagai kementerian agar agenda hilirisasi dan transisi energi dapat berjalan secara terpadu.

Kiprah Bahlil di Sektor Energi

Selama menjadi Menteri ESDM, Bahlil menangani sejumlah agenda strategis, mulai dari peningkatan produksi migas, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya mineral hingga pengembangan energi baru terbarukan.

Pada 2026, pemerintah juga menempatkan Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Satgas tersebut melakukan kajian serta penyusunan feasibility study terhadap sejumlah proyek strategis hilirisasi sebelum memasuki tahap implementasi.

Salah satu proyek yang didorong adalah pengembangan proyek Abadi Masela. Pada Maret 2026, Bahlil bertemu dengan jajaran INPEX di Tokyo untuk mendorong percepatan proyek tersebut. Nilai investasi proyek itu disebut mencapai sekitar US$20 miliar.

Di sektor energi, Bahlil juga membawa agenda swasembada energi sebagai salah satu fokus pemerintah. Pengembangan sumber energi domestik dan pengurangan ketergantungan terhadap impor menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Profil Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia lahir di Kepulauan Banda, Maluku, pada 7 Agustus 1976. Sebelum masuk pemerintahan, ia dikenal sebagai pengusaha dan aktif dalam organisasi pengusaha muda.

Bahlil kemudian aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan pernah dipercaya menjadi Ketua Umum BPP HIPMI.

Latar belakang dunia usaha tersebut menjadi bagian dari perjalanan Bahlil sebelum memasuki pemerintahan.

Di bidang akademik, Bahlil menempuh pendidikan doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia. Pada 2024, ia menjalani sidang terbuka promosi doktor dengan disertasi yang membahas kebijakan, kelembagaan dan tata kelola hilirisasi nikel yang berkeadilan serta berkelanjutan di Indonesia.

Jejak Karier Bahlil

Dengan jabatan barunya, Bahlil kini memegang dua tanggung jawab yang beririsan dengan agenda besar pemerintah: hilirisasi dan energi.

Penugasan tersebut menempatkannya dalam posisi untuk mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri ESDM.

Bagi pemerintah, hilirisasi dan ketahanan energi merupakan dua agenda yang saling berkaitan. Hilirisasi membutuhkan pasokan energi yang kuat, sementara pengembangan industri dalam negeri diharapkan mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat perekonomian nasional.

Pelantikan pada 1 Oktober 2026 pun menjadi babak baru dalam perjalanan Bahlil di pemerintahan. Dari investasi, beralih ke energi, dan kini mendapat mandat tambahan untuk mengoordinasikan hilirisasi serta transisi energi nasional. (kbs)