Foto: Suasana sidang Paripurna ke-17 DPRD Bali di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (15/12/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketua Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, meminta Gubernur Bali memberikan perhatian lebih serius terhadap keberadaan dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali. Menurutnya, Satpol PP bukan sekadar aparat penegak peraturan, melainkan ujung tombak penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sekaligus representasi langsung wajah Pemerintah Provinsi Bali di mata masyarakat.
Dalam Sidang Paripurna ke-17 DPRD Bali yang digelar di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (15/12/2025), Dr. Somvir menilai kinerja Satpol PP Bali menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam mendukung langkah-langkah penertiban yang dijalankan Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah (Pansus TRAP).
“Kinerja Satpol PP sekarang sudah bagus. Jangan lagi personel yang sudah bekerja optimal dipindah-pindahkan. Justru seharusnya ditambah agar penegakan Perda dan Perkada semakin maksimal,” tegasnya.
Ia menekankan, stabilitas personel menjadi kunci efektivitas penegakan aturan, terlebih di tengah intensitas pelanggaran tata ruang dan regulasi yang kian kompleks di Bali.
Sejalan dengan itu, Anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rohineng, menilai beban kerja Satpol PP semakin berat seiring meningkatnya pelanggaran tata ruang. Menurutnya, penguatan kelembagaan Satpol PP tidak bisa ditawar, baik melalui penambahan personel maupun peningkatan kapasitas dan dukungan teknis.
“Penegakan Perda tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Satpol PP harus diperkuat dari sisi jumlah anggota, sarana pendukung, dan kemampuan teknis,” ujarnya.
Dr. Somvir juga mendorong Gubernur Bali untuk memanggil seluruh jajaran Satpol PP Provinsi Bali guna mendengar langsung kebutuhan di lapangan, mulai dari sumber daya manusia, perlengkapan kerja, dukungan teknologi informasi, hingga aspek kesejahteraan.
“Kalau mereka diperhatikan dengan sungguh-sungguh, kinerja Satpol PP akan jauh lebih maksimal,” katanya.
Sementara itu, Dewa Nyoman Rai Dharmadi berharap pemerintah daerah memberikan perhatian konkret terhadap pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP sebagai bentuk penguatan peran dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta wibawa pemerintah daerah.
“Dengan dukungan SDM dan sarana prasarana yang memadai, kami optimistis Satpol PP Provinsi Bali dapat bekerja lebih maksimal dalam mengawal kebijakan daerah dan mendukung tugas-tugas strategis DPRD,” pungkasnya.
DPRD Bali berharap perhatian serius dari Gubernur Bali dapat mendorong Satpol PP bekerja lebih profesional, konsisten, dan berkelanjutan dalam menegakkan Perda dan Perkada, sekaligus menjaga ketertiban tata ruang dan citra Pemerintah Provinsi Bali di mata publik. (kbs)