Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri pelantikan DPW Nawa Cita Pariwisata Indonesia Provinsi Bali, pada Rabu (18/2/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali untuk bergandengan tangan merawat ekosistem pariwisata Pulau Dewata—sektor vital yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah sekaligus penopang devisa nasional.
Ajakan itu disampaikan Koster saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPW NCPI Bali periode 2025–2030 yang digelar di Bali International Hospital, kawasan KEK Sanur, Rabu (18/2/2026).
“Jangan main-main dengan Bali. Pulau ini kecil, penduduknya juga tidak banyak, tapi khasiatnya besar. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali mencapai 66 persen. Karena itu, pariwisata Bali harus dirawat bersama-sama,” tegas Koster dalam sambutannya.
Ia menegaskan, sekitar dua pertiga sumber ekonomi Bali bersumber dari aktivitas pariwisata secara menyeluruh. Dengan porsi sebesar itu, seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pelaku usaha, hingga komunitas—dituntut kompak menjaga keberlanjutan sektor ini agar tidak tumbuh dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga mengungkapkan bahwa dirinya tengah intens berkoordinasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perhubungan. Koordinasi ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi kebutuhan mendesak Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Data tahun 2024 menunjukkan, devisa pariwisata yang bersumber dari Bali mencapai Rp167 triliun dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun. Artinya, sekitar 53,6 persen devisa pariwisata Indonesia berasal dari Pulau Dewata.
Namun demikian, Koster menilai besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pola pembangunan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berpihak pada kebutuhan spesifik Bali.
“Saya tiga periode di Badan Anggaran DPR. Sampai sekarang belum ada rumusan yang benar-benar memperhatikan kebutuhan daerah secara spesifik sesuai karakter wilayah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Bali tidak pernah meminta menjadi daerah pariwisata. Namun, secara alami berkembang menjadi destinasi wisata kelas dunia dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Karena itu, menurutnya, Bali tidak seharusnya dibiarkan menghadapi tantangan pembangunan sendirian.
“Bali tidak mampu membangun infrastruktur skala besar hanya dengan APBD,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Koster juga menyoroti laju alih fungsi lahan yang kian mengkhawatirkan, mencapai 600–700 hektare per tahun. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan pangan dan keberlangsungan sistem Subak, warisan budaya yang menjadi denyut kehidupan pertanian Bali.
“Kalau tidak kita kendalikan, alih fungsi lahan akan mengancam sumber pangan dan subak kita semakin tergerus. Saya tidak ingin Bali bergantung pada sumber pangan dari luar karena itu sangat berbahaya,” kata Koster.
Ia menegaskan, prioritas pembangunan Bali ke depan adalah memastikan kebutuhan dasar—pangan, air, dan energi—dapat dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama keberlanjutan pariwisata Bali.
Ia mengungkapkan, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada 2025 mencapai sekitar 7,05 juta orang dan masih berpotensi meningkat signifikan jika didukung infrastruktur yang memadai dan terintegrasi.
“Melalui Bali Economic Investment Forum 2026, kami ingin menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Kita ingin menyuarakan satu arah kebijakan dan mendampingi pemerintah menjadi strategic bargaining ke pusat. Infrastruktur ini harus kita dorong bersama, hand in hand seluruh stakeholder,” pungkas Agus. (kbs)