Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster.
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai, yang akan dicanangkan secara serentak pada 1 Maret 2026.
Gerakan ini melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat luas. Tujuannya tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga melindungi ekosistem laut, mempertahankan keindahan pantai, serta menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia, baik bagi wisatawan domestik maupun internasional.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat mengikuti Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provinsi serta Kota/Kabupaten se-Bali di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Bali sebagai salah satu tujuan wisata utama dunia. Karena itu, berbagai persoalan yang berpotensi merusak citra pariwisata, terutama persoalan sampah, harus ditangani secara serius, terpadu, dan berkelanjutan.
“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegasnya.
Gubernur mencontohkan kondisi di sejumlah kawasan pantai, seperti Pantai Kuta di Kabupaten Badung, yang kerap mengalami lonjakan sampah kiriman pada musim tertentu, khususnya Desember hingga Januari, akibat arus laut. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret dan berkesinambungan.
“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.
Timbulan Sampah Bali Capai 1,2 Juta Ton per Tahun
Masalah sampah di Bali saat ini berada pada level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan sampah di Bali pada 2024 mencapai lebih dari 1,2 juta ton per tahun. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap bencana alam, seperti banjir akibat tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah.
Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas dan masih menggunakan sistem open dumping, yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan sejumlah inisiatif, antara lain pembentukan Waste Crisis Center yang beroperasi 24 jam untuk menangani kondisi darurat persampahan. Selain itu, pemerintah juga merencanakan penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya.
Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
Gubernur Koster menilai, salah satu solusi jangka panjang yang efektif adalah penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pendekatan ini menekankan pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, pasar, hingga kawasan usaha.
Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diharapkan aktif memilah dan mengelola sampah, sementara pemerintah berperan menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat sampah terpilah, TPS 3R, dan bank sampah, serta memperkuat regulasi, edukasi, dan pendampingan secara berkelanjutan.
Menurut Gubernur, pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Jika diterapkan secara konsisten dan didukung semua pihak, pendekatan ini diyakini mampu menjadi solusi jangka panjang atas krisis sampah.
Isu Strategis Lain Jadi Perhatian
Selain persoalan sampah, Gubernur Koster juga menyoroti sejumlah isu strategis lain, seperti penertiban spanduk dan reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu lintas, penguatan keamanan dan ketertiban, serta pengendalian alih fungsi lahan produktif.
“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan indikator makro pembangunan, Bali saat ini mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen—salah satu yang terendah secara nasional.
Meski demikian, Gubernur Koster menegaskan bahwa capaian ekonomi harus diimbangi dengan penguatan tata kelola lingkungan, budaya, dan pariwisata agar pembangunan Bali tetap berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga serta melestarikan budaya Bali.
Melalui penguatan sinergi bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat implementasi program strategis dan memastikan Bali tetap bersih, tertata, aman, serta berdaya saing global. (kbs)