Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menyerahkan bantuan senilai Rp 3.424.500.000, didampingi Wali Kota Denpasar I.G.N. Jaya Negara, pejabat daerah, dan sejumlah pemangku kepentingan.
Denpasar, KabarBaliSatu
Gerakan donasi sukarela Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Bali berhasil mengumpulkan Rp 2,53 miliar untuk membantu korban banjir besar yang melanda Bali pada 10 September 2025. Dari jumlah itu, Rp 390 juta telah disalurkan kepada masyarakat terdampak, mencakup keluarga korban meninggal, warga yang rumahnya rusak, serta pedagang yang kehilangan sarana ekonominya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa donasi ini lahir dari semangat gotong royong yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Sebagai bentuk keteladanan, Gubernur Koster menyumbangkan Rp 50 juta dari dana pribadinya, disusul Wakil Gubernur Bali Rp 25 juta, dan Sekda Rp 3 juta.
“Langkah Gubernur ini bukan sekadar instruksi, tapi juga contoh nyata. Dengan dana gotong royong ASN, pemerintah bisa bergerak cepat membantu korban bencana tanpa harus menunggu mekanisme APBD yang relatif lebih lambat,” jelas Dewa Indra, Kamis (18/9).
Donasi ini bersifat sukarela, tanpa paksaan, meskipun Pemprov Bali memberikan pedoman nominal sesuai jenjang jabatan dan penghasilan ASN. Misalnya, pejabat eselon II diarahkan menyumbang Rp 2–2,5 juta, guru ahli madya Rp 1 juta, hingga staf pelaksana Rp 200–300 ribu. Namun ASN bebas menyumbang lebih besar, sesuai pedoman, lebih kecil, atau bahkan tidak sama sekali.
Menurut Dewa Indra, selain untuk penanganan banjir kali ini, dana gotong royong ASN juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana pada musim hujan berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak curah hujan akan terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026.
“Di satu sisi, dana ini cepat memberi manfaat. Di sisi lain, ia menumbuhkan empati, solidaritas, dan semangat gotong royong di kalangan pegawai. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda sudah memberi teladan nyata di barisan paling depan,” tegasnya.
Dengan terkumpulnya dana lebih dari Rp 2,5 miliar, langkah Gubernur Koster dan jajarannya menunjukkan bahwa birokrasi bukan hanya mesin administratif, tetapi juga pilar sosial yang bisa bergerak cepat dalam mengatasi dampak bencana. (kbs)