Foto: Gubernur Koster usai memaparkan Modul Ajar Literasi Keuangan secara virtual dalam Seleksi Financial Literacy Award 2026 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan program Modul Ajar Literasi Keuangan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul. Paparan tersebut disampaikan secara virtual dalam Seleksi Financial Literacy Award 2026 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026).
Di hadapan tiga penguji, Lektor Bidang Ekonomi Moneter dan Finansial Universitas Gadjah Mada Muhammad Edhie Purnawan, M.A., Ph.D.; Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Rosy Wediawaty, S.E., M.Sc., M.S.E.; serta Plt. Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Andi Muhammad Yusuf, Gubernur Koster menegaskan bahwa literasi keuangan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam menjaga kualitas manusia Bali di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.
Hingga saat ini, Modul Ajar Literasi Keuangan di Provinsi Bali telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota, melibatkan 23.198 peserta didik kelas X pada 193 satuan pendidikan SMA dan MA se-Bali.
Berdasarkan catatan Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, yang dilaporkan kepada Gubernur Bali, dampak positif program ini terlihat dari lonjakan kepemilikan rekening Simpanan Pelajar. Pada posisi Desember 2025, jumlah rekening tercatat sebanyak 46.567 rekening, dan melonjak drastis menjadi 104.217 rekening pada posisi Mei 2026.
“Inilah bukti bahwa pendidikan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi budaya. Jadi melalui program ini kami mulai melihat meningkatnya budaya menabung, bertambahnya kepemilikan rekening Simpanan Pelajar, meningkatnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal, serta semakin tingginya kesadaran siswa dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab,” tegas Gubernur Koster.
Dalam paparannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa Pemprov Bali memandang pembangunan daerah pada hakikatnya sebagai pembangunan manusia. Dengan luas wilayah sekitar 5.590 kilometer persegi, populasi sekitar 4,4 juta jiwa, serta struktur wilayah yang terdiri dari 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.500 desa adat yang masih utuh, Bali menghadapi tantangan tingginya aktivitas ekonomi dan kejahatan finansial berbasis digital.
Pendekatan literasi keuangan ini diintegrasikan ke dalam kearifan lokal Sad Kerthi (enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan), khususnya nilai Jana Kerthi yang memuliakan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai pusat pembangunan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru (2025–2125) yang dilaksanakan melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Dalam kerangka ini, pembangunan manusia, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan teknologi dijalankan secara terpadu guna memperkuat fondasi ekonomi keluarga dan mendukung pengembangan Bali sebagai pulau digital.
Gubernur Koster menjelaskan bahwa penyusunan modul ini dilakukan bersama OJK Provinsi Bali untuk menghadirkan standar pembelajaran yang seragam dan merata, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pembelajaran juga memanfaatkan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan.
Melalui materi yang mencakup pengenalan OJK, perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, hingga kanal pengaduan konsumen, program ini bertujuan membangun tiga aspek sekaligus: pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangan yang bertanggung jawab.
Menutup paparannya, Gubernur Koster menyampaikan tiga poin utama terkait masa depan program ini. Program ini telah terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar proyek edukasi sesaat. Pelaksanaan program akan diperluas ke jenjang SMP, SMK, SLB, perguruan tinggi, hingga masyarakat luas, termasuk melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik hasil kerja sama Pemprov Bali dengan seluruh perguruan tinggi di Bali. Model integrasi kurikulum, platform digital, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan daerah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.(kbs)