Foto: Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan rapat terkait Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT. PLN (Persero) Adi Priyanto di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha pada Sabtu (24/1/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali terus mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) beserta pengembangan ekosistem e-mobility sebagai bagian dari transisi energi bersih dan upaya menjadikan Bali sebagai pelopor ekonomi hijau nasional. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin rapat Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto, di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu (24/1).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan awal pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Bali yang sebelumnya digelar pada 26 Desember 2025, melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, PLN, serta perwakilan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Koster kembali menekankan bahwa kendaraan listrik menawarkan berbagai keunggulan, mulai dari efisiensi energi, biaya operasional yang lebih hemat, tingkat kebisingan rendah, hingga bebas emisi. Seluruh manfaat ini dinilai sejalan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang berorientasi pada pelestarian kesucian dan keharmonisan alam Bali demi kesejahteraan masyarakat secara sekala dan niskala.
“Rencana ini sebenarnya sudah lama ingin kami laksanakan, namun sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Sekarang ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga program kendaraan listrik dapat dijalankan secara lebih masif,” ujar Koster.
Ia menargetkan Bali menjadi pionir pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Upaya ini akan dimulai dengan mendorong aparatur sipil negara hingga masyarakat umum untuk beralih ke kendaraan berbasis baterai.
Sebagai langkah awal, Pemprov Bali merencanakan penerapan zonasi kendaraan listrik di sejumlah kawasan strategis pariwisata, seperti Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida. Khusus Nusa Penida, Koster menegaskan kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai green island.
“Bupati Klungkung sudah menyatakan kesiapan dan dukungan penuh terhadap kebijakan ini,” tambahnya.
Untuk menunjang percepatan tersebut, Koster menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang memadai. Selain itu, kampanye masif dan pelibatan komunitas masyarakat dinilai krusial, termasuk penyelenggaraan berbagai kegiatan promosi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pengguna kendaraan listrik.
“Dengan kendaraan listrik, masyarakat akan jauh lebih hemat. Tidak perlu beli bensin, tidak perlu ganti oli, dan biaya perawatan juga lebih ringan,” tegasnya.
Sejalan dengan kebijakan Pemprov Bali, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyampaikan bahwa kendaraan listrik memberikan manfaat signifikan bagi pengguna, terutama dari sisi penghematan biaya operasional harian, perawatan mesin yang lebih sederhana, serta pengalaman berkendara yang senyap, responsif, dan bebas emisi.
PLN, lanjut Adi, memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal guna mendukung aktivitas industri, bisnis, dan rumah tangga. Perencanaan infrastruktur kendaraan listrik juga telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PLN.
“PLN berkomitmen meningkatkan jumlah infrastruktur pengisian daya secara signifikan melalui inovasi berkelanjutan. Pengembangan ekosistem EV terintegrasi kami hadirkan melalui aplikasi PLN Mobile agar pengguna kendaraan listrik semakin mudah dan nyaman,” jelasnya.
Berbagai fitur disediakan dalam PLN Mobile, seperti Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU, AntreEV untuk pemesanan antrean pengisian daya secara transparan, hingga layanan Hotline SPKLU 24 jam.
PLN juga memberikan dukungan percepatan ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai program diskon, baik bagi pengguna EV melalui layanan Home Charging Services maupun bagi penyedia infrastruktur pengisian daya, termasuk SPKLU, SPBKLU, dan instalasi listrik privat untuk kendaraan umum.
Adi mengungkapkan, seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik di Bali, mayoritas pengguna mengandalkan home charging untuk kebutuhan harian. Namun demikian, penguatan SPKLU tetap menjadi tulang punggung pengisian daya, khususnya di destinasi wisata dan jalur perjalanan jarak jauh.
“Perlu akselerasi yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bali agar pengembangan ekosistem EV berjalan seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mencatat pertumbuhan kendaraan listrik nasional yang sangat positif. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah mobil listrik tumbuh rata-rata 2,5 kali lipat per tahun, dengan total mencapai sekitar 175 ribu unit hingga 2025. Tren ini didorong oleh berbagai insentif pemerintah, baik bagi produsen maupun konsumen, serta semakin beragamnya pilihan merek dan harga yang kian kompetitif.
Untuk konsumsi energi di Bali, Adi menyebut penggunaan listrik kendaraan listrik masih didominasi home charger sebesar 55 persen atau 2,24 GWh, sementara SPKLU menyumbang 45 persen atau 1,82 GWh.
“Pola ini menunjukkan home charging menjadi pilihan utama untuk kebutuhan harian, sementara SPKLU berperan strategis dalam mendukung mobilitas dan pariwisata. Keseimbangan pengembangan keduanya menjadi kunci keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik di Bali,” pungkasnya. (kbs)