Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, yang juga Ketua DPD Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer).
Denpasar, KabarBaliSatu
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menegaskan bahwa tersendatnya pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi disebabkan ketiadaan investor yang bersedia menanamkan modal. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyebut bahwa trase yang direncanakan saat ini dinilai kurang memiliki dampak ekonomi tinggi sehingga tidak menarik bagi investor.
Menurut Dody, masih banyak hal yang harus didiskusikan dalam proses tender proyek itu. Meski begitu, ia yakin kementeriannya tetap mampu menyelesaikan tender pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi bersama tiga proyek tol lainnya. Saat ini, Kementerian PU tengah melakukan due diligence atas empat calon ruas tol: Sentul Selatan–Karawang Barat, Gedebage–Tasikmalaya, Pejagan–Cilacap, serta Gilimanuk–Mengwi.
Kebuntuan ini mendapat respons keras dari Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer. Ia menilai pemerintah perlu berpikir ulang terkait trase Mengwi–Gilimanuk karena justru menyimpan potensi ketimpangan baru bagi pembangunan Bali.
Demer menegaskan bahwa solusi bukan pada memperkuat trase lama, tetapi mengubah jalur tol agar lebih bermanfaat secara ekonomi dan sosial.
Menurutnya, jalur Gilimanuk–Seririt–Soka, sebagaimana rencana era Gubernur Mangku Pastika, jauh lebih strategis. Selain membuka akses ke wilayah utara dan barat Bali yang selama ini tertinggal, jalur tersebut dinilai akan menciptakan pemerataan pembangunan, menarik lebih banyak investor, serta menghidupkan kembali pusat-pusat ekonomi lokal.
Demer menegaskan bahwa rencana pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi tidak mampu menyelesaikan persoalan lalu lintas di Bali secara menyeluruh. Ia menilai trase tersebut sejak awal sudah kurang tepat karena tidak menyentuh akar masalah. Menurutnya, meskipun kendaraan dapat dipercepat menuju Mengwi, kemacetan justru tetap akan menumpuk di Denpasar dan Badung. Bahkan rencana perpanjangan tol hingga Gianyar dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemacetan di wilayah-wilayah tersebut.
“Ya, pertama, sebenarnya dari awal saya sudah sempat menyampaikan bahwa rencana tol dari Gilimanuk ke Mengwi itu kurang pas. Kenapa? Karena tol tersebut tidak menyelesaikan persoalan mendasar. Setelah kendaraan masuk Mengwi, kemacetan akan tetap terjadi di Denpasar dan Badung. Walaupun nanti ada rencana perpanjangan tol Mengwi–Gianyar, dampaknya tetap kecil,” ungkapnya.
Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu mengingatkan bahwa rencana trase lama sebenarnya jauh lebih tepat untuk kebutuhan Bali saat ini. Ia menilai rute Gilimanuk–Seririt, Seririt–Soka, dan Soka–Tabanan yang pernah disusun pada era Gubernur Mangku Pastika layak untuk dihidupkan kembali. Menurutnya, jika jalur tersebut diwujudkan, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Bali akan lebih mudah tercapai.
“Justru sejak awal saya berharap rencana yang pernah disusun pada zaman Gubernur Mangku Pastika itu dihidupkan kembali: Gilimanuk–Seririt, Seririt–Soka, Soka–Tabanan. Jika ini terwujud, akan terjadi pemerataan pembangunan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Menurut Demer, jika jalur alternatif melalui utara dibuka, wisatawan akan cenderung memilih masuk melalui rute tersebut. Warga dari Jawa yang memiliki tujuan ke Denpasar atau Badung dapat tetap menggunakan jalur biasa, sementara wisatawan akan diarahkan langsung menuju Singaraja melalui koridor Gilimanuk–Seririt.
Jalur ini menawarkan akses cepat ke berbagai destinasi seperti Lovina, Kintamani, Bedugul, Tulamben, hingga Amed di Karangasem. Dengan pola pergerakan baru itu, pemerataan kunjungan wisata dapat tercapai dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih seimbang. Ia menilai pertimbangan ini penting untuk diperhatikan Kementerian PU dalam menentukan arah pembangunan tol.
“Di sana ada Lovina, dan jalur itu bahkan lebih dekat menuju Kintamani, Bedugul, hingga ke Tulamben dan Amed di Karangasem. Dengan begitu, pemerataan kunjungan wisata bisa terwujud, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata. Ini yang perlu didengar oleh Menteri PU,” katanya.
Pengusaha sukses asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng, itu juga mengingatkan adanya risiko besar apabila pemerintah tetap memaksakan pembangunan tol pada jalur Mengwi–Gilimanuk. Ia menilai pendekatan tersebut keliru karena hanya berfokus pada penyelesaian kemacetan di satu titik. Menurutnya, sekalipun kemacetan di koridor Gilimanuk–Mengwi dapat terurai, kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan Denpasar dan Badung tetap akan terjadi, sehingga persoalan utama tidak benar-benar terselesaikan.
“Jangan hanya sekadar membangun tol yang dianggap menyelesaikan kemacetan. Kemacetan di mana? Hanya di jalur Gilimanuk–Mengwi? Setelah itu kemacetan dalam kota tetap terjadi,”kritiknya tegas.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tol juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil. Pengalaman pembangunan tol di wilayah Pantura disebutnya menjadi pelajaran penting, di mana aktivitas UMKM di jalur lama menurun drastis hingga banyak yang gulung tikar. Kondisi serupa, menurutnya, berpotensi terjadi di sepanjang Kabupaten Jembrana apabila tol Mengwi–Gilimanuk dipaksakan, sehingga pemerintah harus berhati-hati agar kesalahan tersebut tidak terulang.
“Selain itu, UMKM di sepanjang Kabupaten Jembrana berpotensi mati. Kita harus belajar dari daerah utara, Pantura, ketika tol dibangun, UMKM di jalur lama mati semua. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama,”katanya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang hanya berlandaskan perhitungan ekonomi semata adalah keliru dan tidak mencerminkan kebutuhan strategis jangka panjang. Menurutnya, jika seluruh proyek infrastruktur hanya dinilai dari skala ekonomi, maka sejumlah ruas tol di daerah lain, termasuk di Sumatera, tidak akan pernah terwujud. Karena itu, ia menilai pembangunan tol yang tidak sepenuhnya bergantung pada potensi keuntungan finansial justru lebih tepat diarahkan melalui jalur Gilimanuk–Seririt, dilanjutkan Seririt–Soka–Tabanan, yang dinilai mampu memberikan manfaat lebih luas bagi pemerataan pembangunan Bali.
“Kalau bicara skala ekonomi saja, tol di Sumatera tidak akan pernah dibangun. Karena itu, saya berharap tol yang tidak mengandalkan perhitungan skala ekonomi justru diarahkan ke Gilimanuk–Seririt, lalu Seririt–Soka–Tabanan,” katanya.
Ketika ditanya apakah mempertahankan jalur Mengwi–Gilimanuk berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan di Bali, Demer menegaskan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi. Ia menjelaskan bahwa akses yang semakin mudah dari Gilimanuk menuju Denpasar dan Badung justru akan membuat arus kendaraan dan aktivitas ekonomi terus menumpuk di dua wilayah tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan semakin memperbesar ketimpangan antara Bali selatan dan wilayah lainnya.
“Jelas. Karena apa? Dari Gilimanuk semakin mudah orang ke Denpasar dan Badung, sehingga numplek di Badung dan Denpasar,” tegasnya.
“Biarkan mereka yang ingin ke Denpasar–Badung datang setelah berkeliling ke Lovina, Bedugul, Kintamani, Amed, Tulamben, dan ada juga yang ingin langsung ke Padang Bay untuk kemudian berangkat ke Lombok. Kan enggak perlu lewat Denpasar dan Badung lagi,” imbuhnya.
Demer menilai bahwa Pemerintah Provinsi Bali perlu mengambil peran lebih aktif agar usulan perubahan rute tol memperoleh legitimasi yang kuat di pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya mengkaji kembali rencana lama yang pernah disusun, yakni jalur Gilimanuk–Seririt dan Seririt–Soka. Menurutnya, munculnya rencana tersebut di masa lalu bukan tanpa alasan, sehingga perlu ditelusuri lebih dalam dasar pertimbangannya sebelum pemerintah menetapkan keputusan akhir mengenai trase tol.
“Karena itu, penting mengkaji ulang rencana yang sebenarnya pernah ada: Gilimanuk–Seririt, Seririt–Soka. Kenapa dulu pernah muncul rencana itu? Itu yang harus dikaji lebih dalam,” terangnya.
Ia memandang bahwa situasi ini merupakan momentum penting bagi Gubernur Bali untuk mengambil langkah strategis. Menurutnya, pemerintah provinsi seharusnya duduk bersama, melakukan pembahasan mendalam, dan merumuskan arah pembangunan infrastruktur yang benar-benar berpihak pada masa depan Bali. Ia mengingatkan bahwa keputusan yang diambil tidak boleh justru melemahkan posisi Bali di kemudian hari, melainkan harus memastikan pembangunan yang nyaman, kuat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
“Harusnya Gubernur dan Pemprov Bali sekarang ini rapat bersama, berunding bersama tentang masa depan Bali yang lebih baik, dengan infrastrukturnya. Jangan sampai infrastruktur yang dibuat justru melemahkan Bali di masa yang akan datang,” katanya.
Ketika ditanya apakah jalur alternatif Gilimanuk–Seririt, Seririt-Soka, akan lebih menarik bagi investor dibandingkan trase Mengwi–Gilimanuk, Demer menyatakan keyakinannya bahwa opsi tersebut memang memiliki daya tarik lebih besar.
Ia menjelaskan bahwa proyek jalan tol pada umumnya kerap tidak memenuhi kelayakan jika hanya dihitung dari volume lalu lintas harian. Namun, ia menilai bahwa keberadaan potensi bisnis lain, terutama sektor properti di sekitar pintu keluar tol, dapat menjadi penopang finansial yang membuat proyek tersebut lebih layak dan menarik bagi investor.
“Saya akan lebih meyakini. Kenapa? Saya juga paham bahwa tol sering kali tidak layak secara hitungan lalu lintas harian. Namun ada bisnis lain yang bisa menunjang, yaitu bisnis property,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa kawasan sekitar pintu keluar tol memiliki potensi ekonomi yang besar, dan keuntungan properti dapat mensubsidi operasi tol.
“Potensi properti di jalur Gilimanuk–Seririt sangat besar. Begitu juga Seririt–Soka. Banyak sekali lokasi yang bisa dikembangkan dan mampu untuk subsidi silang.”
Demer mengingatkan bahwa penentuan jalur tol bukan sekadar keputusan teknis, melainkan dapat menjadi langkah historis yang menentukan masa depan Bali. Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan dan para ahli di Bali turut memikirkan dan membahas usulan perubahan jalur secara serius. Menurutnya, keputusan yang tergesa-gesa tanpa kajian mendalam berpotensi menjadi “dosa sejarah” yang merugikan Bali di masa mendatang.
“Saya mengajak siapa pun yang pintar-pintar di Bali untuk memikirkan ide ini dan membahasnya secara serius, agar Bali tidak salah langkah dan tidak menciptakan “dosa sejarah” di kemudian hari,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali seharusnya segera melakukan pembahasan bersama untuk merumuskan arah pembangunan infrastruktur yang tepat bagi masa depan Bali. Pemerintah daerah dinilai perlu berunding secara serius agar keputusan yang diambil benar-benar memperkuat Bali dalam jangka panjang. Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak dirancang dengan cermat justru berisiko melemahkan Bali di masa mendatang dan dapat membuat pulau ini menjadi kurang nyaman untuk dihuni.
“Harusnya Gubernur dan Pemprov Bali sekarang ini rapat bersama, berunding bersama tentang masa depan Bali yang lebih baik, dengan infrastrukturnya. Jangan sampai infrastruktur yang dibuat justru melemahkan Bali dimasa yang akan datang dan akhirnya justru membuat Bali tidak nyaman kedepannya,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan yang tepat dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur akan menjadi warisan penting bagi Gubernur Bali saat ini. Mengingat masa jabatan Gubernur Wayan Koster telah memasuki periode kedua, yang secara aturan merupakan periode terakhir. Ia menilai bahwa inilah momentum untuk memastikan setiap kebijakan dirancang secara matang dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan dalam menyusun kebijakan strategis yang memperkuat kesejahteraan masyarakat Bali, menurutnya, akan menjadi hal yang dikenang sepanjang masa. Ia juga menegaskan bahwa kemajuan daerah sangat bergantung pada kepemimpinan yang baik, masyarakat yang sejahtera, dan perekonomian yang kuat, yang sekaligus menjadi harapannya sebagai wakil rakyat.
“Itu harapan saya juga itu, karena apa? Kalau pemimpinnya sudah baik, masyarakatnya baik, kemudian perekonomian maju, itulah saya juga sebagai wakil rakyat menjadi harapan saya,” harapnya.
Demer kemudian memberikan peringatan tegas kepada pemerintah pusat terkait risiko besar apabila proyek Tol Gilimanuk–Mengwi tetap dipertahankan. Ia menilai trase tersebut justru akan memperlebar ketimpangan pembangunan di Bali karena semakin memusatkan arus pergerakan dan aktivitas ekonomi di wilayah selatan. Menurutnya, jalur yang lebih tepat adalah mengubah proyek itu menjadi tol Gilimanuk–Seririt yang kemudian terhubung hingga Pantai Soka.
Dengan rute tersebut, aktivitas ekonomi di Kabupaten Jembrana diyakini tetap hidup karena arus kendaraan masih akan melintasi kawasan perkotaan dan mendukung keberlangsungan UMKM setempat. Selain itu, wisatawan yang menuju Lovina, Amed, Tulamben, Bedugul, Kintamani, dan bahkan yang hendak menyeberang ke Lombok melalui Padang Bai akan mendapatkan akses yang lebih dekat. Ia menilai pola ini akan mendorong pemerataan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Bali, sehingga pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, perlu meninjau ulang rencana trase saat ini.
“Kabupaten Jembrana tetap hidup karena masih ada yang melintas di kota. Sementara wisatawan dengan tujuan Lovina, Amed, Tulamben, Bedugul, Kintamani hingga Padang Bai akan lebih dekat dan pemerataan akan terjadi. Halo Menteri PU,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Ruas tol Gilimanuk–Mengwi sebelumnya telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2024, setelah investor yang memenangkan tender gagal memperoleh pendanaan.
Proyek ini awalnya dimenangkan konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusantara, dan PT Sentosa Dwi Agung pada Februari 2022. Ketiga perusahaan mendirikan PT Tol Jagat Kerthi Bali sebagai badan usaha pelaksana.
Namun hingga tahun lalu, konsorsium tersebut gagal mencapai financial close, bahkan setelah membebaskan lahan 44,64 hektare senilai Rp112,37 miliar.
Kini masa depan proyek kembali menggantung—dan rekomendasi perubahan jalur dari Demer menjadi sorotan serius dalam pembahasan infrastruktur strategis di Bali. (kbs)