Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, meminta Kementerian Perdagangan memperkuat dukungan anggaran untuk memastikan hasil hilirisasi dapat terserap dan berkembang di pasar.
Menurut Demer, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan mengolah bahan mentah menjadi produk turunan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana produk tersebut dapat dipasarkan secara luas dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Demer dalam Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI yang turut menghadirkan Ketua BPKN, dalam rangka pembahasan RKA Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2027, Senin (31/8/2026).
Demer mengatakan, Kementerian Perdagangan memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu komponen pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian adalah kinerja ekspor dan impor.
Karena itu, wakil rakyat yang sudah lima periode di DPR RI itu menilai kementerian harus memiliki program dan dukungan anggaran yang memadai untuk mengelola hasil hilirisasi agar mampu masuk dan bersaing di pasar.
“Jangan hanya persoalan hilirisasi dari produksi atau turunannya. Turunan dari bahan mentah kemudian menjadi suatu barang. Terus setelah jadi barang, terus mau diapakan? Nah, ini menjadi concern-nya,” kata Demer yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI itu.
Ia menilai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga harus ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda hilirisasi. Pengembangan UMKM, menurutnya, bukan sekadar program pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi dapat menjadi mata rantai penting dalam mengolah sekaligus memasarkan produk hasil hilirisasi.
Demer meminta Menteri Perdagangan menyampaikan argumentasi tersebut dalam pembahasan anggaran bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, dukungan anggaran perlu diperkuat agar rantai hilirisasi tidak berhenti pada proses produksi.
“Ini salah satu program strategis perdagangan, yaitu tentang bagaimana mengelola hasil daripada hilirisasi itu sehingga sampai ke pasar,” tegas politisi senior Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu.
Demer juga mengaitkan agenda hilirisasi dengan upaya mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, pengembangan industri dan UMKM yang terintegrasi dengan pasar dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di tengah besarnya angkatan kerja Indonesia.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika perekonomian global menghadapi tekanan. Pemerintah, kata Demer, perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi mampu memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Ini menuntaskan pengangguran kita yang semakin banyak di Indonesia, angkatan kerja kita, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sedang menurun di dunia,” ujar politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.
Demer pun berharap pimpinan Komisi VI DPR RI turut memperjuangkan penguatan anggaran Kementerian Perdagangan dengan argumentasi bahwa perdagangan, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan konsumen merupakan sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia menekankan, tambahan anggaran harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam membawa produk hasil hilirisasi dari tahap produksi hingga benar-benar mampu masuk ke pasar dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. (kbs)