Foto: Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Ri dan juga Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih.
Jakarta, KabarBaliSatu
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai membutuhkan langkah yang lebih terintegrasi agar dukungan pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi pelaku usaha. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menyatukan berbagai program pemberdayaan UMKM yang selama ini tersebar di sekitar 27 kementerian dan lembaga.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menilai penyatuan program tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, sekaligus memastikan bantuan pemerintah menjangkau pelaku UMKM yang tepat sasaran.
Menurutnya, pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian akses permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Dukungan pembiayaan harus diimbangi dengan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan agar pelaku usaha mampu mengembangkan bisnis serta meningkatkan daya saing produknya.
Pandangan tersebut disampaikan Demer seusai mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka Penelaahan Skema Pendampingan Usaha pada Kebijakan Penurunan Suku Bunga UMKM, khususnya Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Bali ini menilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu mengambil peran strategis dalam mengoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemberdayaan UMKM.
Dengan koordinasi yang lebih terpusat, berbagai program pemerintah diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri atau berulang kali menyasar kelompok usaha yang sama.
“Ini yang selama ini menyebar di 27 kementerian. Kita harus mulai jadikan satu, sehingga nantinya lebih tepat sasaran, efisien, dan juga makin luas cakupannya sehingga berdampak kepada kepentingan kita untuk memajukan UMKM,” jelas Demer yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.
Dalam kegiatan penelaahan tersebut, BAKN DPR RI turut melibatkan sejumlah instansi dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian UMKM, serta Permodalan Nasional Madani (PNM).
Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi penting karena selama ini kebijakan pemberdayaan UMKM dijalankan melalui program dan kewenangan masing-masing instansi. Sinkronisasi diperlukan agar seluruh bentuk dukungan pemerintah dapat saling melengkapi dan memberikan manfaat yang lebih optimal.
Wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI itu berharap, integrasi program tidak hanya mempermudah pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pendampingan yang konsisten. Mulai dari peningkatan keterampilan mengelola usaha, penguatan manajemen bisnis, hingga pengembangan kualitas dan daya saing produk.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu menegaskan, keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak semestinya hanya diukur dari besarnya kredit atau bantuan modal yang disalurkan. Lebih dari itu, program pemerintah harus mampu melahirkan pelaku usaha yang mandiri, berkembang, dan memiliki daya saing.
Dengan penyatuan program dan penguatan pendampingan, pemberdayaan UMKM diharapkan tidak berhenti pada penyaluran modal, melainkan menjadi langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperkuat produk lokal, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. (kbs)