Foto: Sekda Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026)
Denpasar, KabarBaliSatu
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) di Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ajakan itu disampaikan Sekda Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dewa Made Indra mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemda di Bali. Sinergi ini dinilai krusial untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujarnya.l
Ia menegaskan, seluruh pemda di Bali berkomitmen menjalankan arahan KPK guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta potensi pelanggaran hukum di lingkungan birokrasi. “Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik, tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata,” tegas Dewa Made Indra
Rapat koordinasi ini turut membedah penguatan kapabilitas APIP. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan perlunya transformasi APIP dari pola pengawasan administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.
Merujuk Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025, Rustam menjelaskan bahwa penilaian kapabilitas APIP kini bertumpu pada kualitas pengawasan, kecukupan bukti, identifikasi akar masalah, serta efektivitas rekomendasi perbaikan tata kelola. Keberhasilan APIP tidak lagi sekadar diukur dari kelengkapan dokumen.
Untuk itu, inspektorat daerah diminta memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, menyusun daftar risiko (risk register), dan menerapkan pengawasan berbasis risiko lewat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Rustam juga mengingatkan bahwa capaian kapabilitas APIP se-Bali pada 2025 masih berada di Level 2 (Terstruktur). Karena evaluasi ditiadakan pada 2026, masa pembinaan hingga Desember 2026 harus dimaksimalkan guna menghadapi evaluasi tahun 2027.
Senada dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Yudawan Roswinardo menegaskan bahwa APIP adalah garda terdepan pemerintahan yang bersih. Penguatannya menuntut independensi kelembagaan, kecukupan SDM dan anggaran, serta prioritas pengawasan di area rawan korupsi. Menurut Yudawan, efektivitas APIP diukur dari kemampuannya mencegah penyimpangan berulang melalui sinergi antara KPK, Itjen Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah.)
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Alhuda memetakan tiga area dengan kerawanan korupsi tinggi di pemda, yakni perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Nurul mengingatkan agar pengawasan di ketiga sektor tersebut tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif, melainkan mampu mendeteksi anomali, konflik kepentingan, hingga potensi kerugian daerah. Pada pokir DPRD, penganggaran wajib berpijak pada kebutuhan masyarakat. Penyaluran hibah harus terverifikasi dan tepat sasaran, sementara pengadaan barang dan jasa wajib steril dari pengaturan penyedia, penggelembungan harga (mark-up), suap, maupun gratifikasi.
Ia juga meminta pemda menindaklanjuti rekomendasi pengawasan secara nyata, termasuk melakukan koreksi anggaran untuk tahun 2026 dan 2027. Bagi KPK, keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup dilihat dari tingginya skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), melainkan dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan di lapangan. (kbs)