Foto: Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra saat mengikuti Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (P2ED) di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (11/11/2026).
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah guna mencapai target pembangunan 2025–2029. Hingga Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Klungkung tercatat mencapai 5,72 persen, meningkat dibandingkan Triwulan I yang berada di angka 5,25 persen.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (P2ED) yang digelar di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, yang hadir mewakili Bupati Klungkung.
Meski menunjukkan tren positif dan melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,67 persen, capaian ekonomi tersebut masih belum memenuhi target 2026 yang ditetapkan sebesar 6 persen.
Di sisi lain, realisasi investasi Klungkung pada Semester I 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dengan nilai mencapai Rp3,33 triliun. Kepulauan Nusa Penida menjadi kawasan dengan serapan investasi terbesar, yakni Rp2,876 triliun atau sekitar 86,3 persen dari total investasi.
Dalam sambutan Bupati Klungkung yang dibacakannya, Tjokorda Gde Surya Putra menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan secara parsial oleh masing-masing sektor. Dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat serta pemangku kepentingan.
“Ekonomi daerah tidak tumbuh dengan sendirinya, ia tumbuh karena kerja bersama, mulai dari petani, nelayan, pembudidaya rumput laut, pengrajin tenun, songket, dan lukisan Kamasan, hingga pelaku pariwisata dan jajaran pemerintah,” ujarnya.
Untuk memastikan program percepatan berjalan efektif, Pemkab Klungkung mengoptimalkan peran Tim P2ED yang dibagi menjadi enam koordinator bidang strategis.
Keenam bidang tersebut mencakup percepatan realisasi APBD serta investasi asing dan dalam negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan lingkungan. Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah dan pengendalian harga kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tim juga bertugas mendorong peningkatan ekspor-impor dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga lokal, meningkatkan produktivitas serta hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, hingga memperkuat industri manufaktur, kerajinan, dan tenun agar mampu meningkatkan nilai tambah produk.
Sementara itu, bidang lainnya difokuskan pada penyederhanaan perizinan usaha yang transparan, mudah, serta bebas dari praktik pungutan liar.
Dalam rapat tersebut, peserta juga mengikuti paparan secara daring dari Kepala Pusat dan Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Fajri, mengenai optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi program percepatan ekonomi daerah.
Berdasarkan hasil analisis data, Kabupaten Klungkung telah mengisi 70 dari total 77 subindikator atau mencapai 90,9 persen. Sejumlah indikator yang masih membutuhkan penyempurnaan bukti dukung (evidence) diminta segera dituntaskan sebelum batas akhir pengunggahan setiap tanggal 20.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Dirga Kardita, dalam paparannya menjelaskan bahwa sektor tersier, khususnya pariwisata yang mencakup akomodasi serta makan dan minum, masih menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi daerah pascapandemi.
Sementara itu, sektor pertanian tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Klungkung dengan kontribusi mencapai 21,31 persen.
BPS pun merekomendasikan penguatan industri pengolahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal. Dengan demikian, hasil produksi petani dapat terserap lebih optimal oleh industri pariwisata sekaligus memperkuat keterkaitan antarsektor ekonomi.
Menutup rapat, Tjokorda Gde Surya Putra meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan dan penyajian data. Sinergi lintas sektor juga perlu diperkuat, termasuk bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepolisian, Kodim, dan Kejaksaan Negeri.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Klungkung.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Muhamad Shiroth, perwakilan Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur Daerah, kepala badan, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. (kbs)