Foto: Bupati Klungkung, I Made Satria, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Jakarta, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital sektor pelayanan publik, khususnya melalui program digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Klungkung, I Made Satria, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Rakor yang membahas perluasan implementasi digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota terpilih itu dipimpin Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta diikuti secara daring oleh para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain membahas percepatan implementasi sistem Pemerintahan Digital (Digital Government), forum tersebut juga menjadi bagian dari persiapan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau langsung pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial di daerah.
Bupati I Made Satria menilai digitalisasi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, terpilihnya Kabupaten Klungkung sebagai salah satu daerah percontohan perluasan program nasional tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.
“Kami di Klungkung siap mengawal penuh program ini. Dengan sistem digital yang terintegrasi, kita berharap tidak ada lagi masyarakat penerima manfaat yang terlewat. Proses penyalurannya pun bisa kita pantau secara real-time,” ujar Bupati Satria.
Sebagai tindak lanjut dari hasil rakor, Pemerintah Kabupaten Klungkung kini memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan seluruh tahapan implementasi dapat berjalan optimal.
Menurut Satria, persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga mencakup validasi data penerima manfaat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Bukan hanya infrastruktur teknologi yang kita siapkan, tetapi juga validasi data yang akurat serta kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Ini penting, tidak hanya untuk menyukseskan program nasional, tetapi juga untuk memastikan Klungkung siap menyambut kunjungan kerja Bapak Presiden RI,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap implementasi digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus mendukung percepatan transformasi pemerintahan digital di Indonesia. (kbs)