Jakarta, KabarBaliSatu
Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, DPP Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan menggelar Lomba Esai Nasional bertema “Relevansi INDONESIA MENGGUGAT”. Kompetisi ini terbuka bagi mahasiswa maupun lulusan fakultas hukum dari seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat pemikiran dan perjuangan Bung Karno di kalangan generasi muda, khususnya mereka yang berkecimpung di bidang hukum. Melalui lomba ini, peserta didorong untuk mengkaji kembali pidato legendaris “Indonesia Menggugat”, yang dikenal sebagai salah satu karya intelektual paling penting dalam sejarah perjuangan bangsa.
Tak hanya menelaah nilai historisnya, peserta juga diajak merefleksikan relevansi gagasan-gagasan dalam pidato tersebut terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari persoalan hukum, demokrasi, hingga keadilan sosial.
Bagi PDI Perjuangan, “Indonesia Menggugat” tidak sekadar menjadi dokumen sejarah perjuangan bangsa. Lebih dari itu, pidato tersebut dinilai sebagai sumber inspirasi yang tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kebangsaan di era modern. Semangat keberanian intelektual, keberpihakan kepada rakyat, serta perlawanan terhadap ketidakadilan yang terkandung di dalamnya dinilai masih memiliki makna penting bagi Indonesia, bahkan dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini.
Melalui lomba esai ini, BBHAR Pusat PDI Perjuangan ingin membuka ruang bagi generasi muda hukum untuk menyampaikan gagasan-gagasan kritis, progresif, dan solutif bagi masa depan bangsa. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan dan keberanian intelektual Bung Karno dalam kehidupan kebangsaan masa kini.
Sebagai bentuk komitmen dalam mencetak kader hukum yang profesional dan berpihak kepada rakyat, DPP BBHAR PDI Perjuangan menyediakan hadiah utama berupa tiga Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Para pemenang juga berkesempatan mengikuti proses pelantikan advokat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap lomba ini tidak hanya menghasilkan karya tulis yang berkualitas, tetapi juga melahirkan generasi baru pejuang hukum Indonesia yang memiliki integritas, keberanian moral, dan komitmen terhadap keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan Bung Karno,” demikian disampaikan Dr. I Wayan Sudirta , SH, MH, Kepala Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan.
Syarat Peserta
Lomba ini terbuka bagi mahasiswa dan lulusan fakultas hukum dengan usia maksimal 30 tahun. Peserta mengikuti kompetisi secara individu dan hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya esai.
Ketentuan Naskah
Panitia menetapkan bahwa karya yang dikirim harus merupakan hasil pemikiran asli peserta, bukan saduran, terjemahan, maupun karya yang dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI). Selain itu, naskah belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam perlombaan lain serta harus bebas dari unsur plagiarisme.
Esai yang dikirim harus relevan dengan tema utama “Relevansi INDONESIA MENGGUGAT” dan ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah PUEBI dan KBBI.
Format Penulisan
Naskah ditulis menggunakan kertas ukuran A4 dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Penulisan menggunakan font Times New Roman ukuran 12 poin dengan spasi 1,5.
Panjang tulisan berkisar antara 1.500 hingga 2.000 kata di luar daftar pustaka. Adapun sistematika penulisan meliputi judul, pendahuluan, isi atau pembahasan, serta penutup atau kesimpulan.
Pengiriman Karya
Karya dikirim dalam format PDF melalui email dppbbharpdiperjuangan@gmail.com dengan format nama file:
Esai_[Nama Peserta]_[Judul Singkat]
Peserta wajib mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon pada badan email. Batas akhir pengiriman karya ditetapkan pada Selasa, 30 Juni 2026 pukul 22.00 WIB.
Kriteria Penilaian
Dewan juri akan menilai setiap karya berdasarkan beberapa aspek, yakni kesesuaian dengan tema, orisinalitas dan inovasi gagasan, kekuatan argumentasi serta kedalaman analisis, validitas data pendukung, struktur penulisan, hingga ketaatan terhadap kaidah bahasa dan format yang telah ditentukan.
Panitia menegaskan bahwa keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. (kbs)