Foto: Gubernur Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (30/6).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat. Sebagai salah satu daerah percontohan, Bali terus mempersiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6).
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Provinsi Bali sebagai salah satu daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun sejumlah tahapan pelaksanaan program. Namun demikian, Koster mengakui capaian pendaftaran di Bali hingga saat ini masih belum sesuai harapan karena dalam dua pekan terakhir masyarakat banyak disibukkan dengan pelaksanaan hari raya keagamaan.
“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Gubernur Koster menargetkan seluruh proses pendaftaran dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Juli 2026. “Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Selain itu, Koster juga berharap adanya dukungan jumlah agen pendamping yang memadai agar proses pendaftaran dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat banjar secara lebih cepat. Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Bali siap menyambut rencana kunjungan Presiden RI dalam rangka meninjau pelaksanaan program tersebut.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung implementasi program digitalisasi bansos. Ia meminta seluruh kepala daerah yang wilayahnya menjadi lokasi percontohan menjaga kekompakan agar target pendaftaran dapat segera tercapai.
Secara khusus, Luhut memberikan apresiasi kepada Provinsi Bali yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk mendukung transformasi penyaluran program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Selain itu, rakor juga membahas perluasan pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota.
Menurut Tito, percepatan implementasi digitalisasi bantuan sosial diharapkan menjadi fondasi awal bagi pengembangan Government Technology (GovTech) di Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (kbs)