BerandaHukumAnggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta Soroti Wacana Pembentukan Polisi Khusus...

Anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta Soroti Wacana Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan, Ingatkan Ancaman Independensi Hakim

Foto: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH menyampaikan pandangannya terkait wacana pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengancam independensi hakim dan kemandirian lembaga peradilan.

Jakarta, KabarBaliSatu

Wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan yang digagas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi Yudisial (KY) menuai sorotan. Meski disebut bertujuan menjaga keamanan dan kehormatan hakim serta memastikan kelancaran persidangan, rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait independensi kekuasaan kehakiman.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH, meminta agar wacana tersebut dikaji kembali secara mendalam. Menurutnya, upaya menjaga keamanan pengadilan tidak boleh justru melahirkan persoalan kelembagaan yang mengaburkan batas kewenangan antara aparat kepolisian dan lembaga peradilan.

“Kita tentu sepakat bahwa keamanan dan marwah hakim di ruang sidang adalah hal yang mutlak harus dijaga. Namun, gagasan untuk menghadirkan struktur baru berupa polisi khusus di lingkungan peradilan adalah langkah yang harus diuji tingkat urgensi dan rasionalitasnya. Jangan sampai, alasan pengamanan justru menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan yang dapat mencederai kemerdekaan proses hukum itu sendiri,” tegas Wayan Sudirta di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, tugas pokok kepolisian pada dasarnya mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengamanan objek vital seperti pengadilan. Karena itu, optimalisasi peran personel kepolisian yang sudah ada dinilai lebih tepat dibandingkan membentuk satuan atau struktur baru.

Menurutnya, pembentukan unit khusus tanpa kejelasan batas kewenangan justru berpotensi memunculkan tumpang tindih tugas dan memperumit tata kelola kelembagaan penegakan hukum.

Menanggapi pernyataan Ketua Komisi Yudisial yang menyebut satuan tersebut akan mengedepankan pendekatan humanis serta mendukung proses hukum yang imparsial, Wayan mengingatkan bahwa independensi peradilan harus menjadi prinsip utama.

Ia menilai, peradilan yang imparsial hanya dapat terwujud apabila proses persidangan berlangsung bebas dari intervensi maupun tekanan, termasuk bayang-bayang aparat keamanan yang berpotensi memengaruhi suasana di ruang pengadilan.

Wayan juga sependapat dengan sejumlah pakar hukum pidana yang mempertanyakan rasionalitas pembentukan polisi khusus di lingkungan peradilan. Terlebih, jika kewenangan satuan tersebut belum dirumuskan secara jelas dan ketat.

Kehadiran aparat dengan struktur dan kewenangan khusus, lanjutnya, berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat pencari keadilan. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi hakim dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.

“Rekomendasi kami jelas: Polri dan Komisi Yudisial harus duduk kembali dan meninjau ulang rencana ini. Sebelum melangkah lebih jauh pada tataran teknis, pemerintah wajib membuktikan di mana letak urgensi absolut dari pembentukan satuan tersebut. Harus ada jaminan dan kajian akademis yang solid bahwa tidak akan ada intervensi maupun perluasan kewenangan yang mengancam independensi peradilan,” ujar politisi senior PDI Perjuangan tersebut.

Wayan menegaskan, pengamanan pengadilan semestinya dilakukan melalui penguatan mekanisme yang sudah tersedia, bukan dengan membangun struktur baru yang berpotensi menambah beban birokrasi penegakan hukum.

Baginya, menjaga kehormatan lembaga peradilan bukan semata-mata persoalan keamanan fisik, tetapi juga memastikan hakim memiliki kebebasan dan kewenangan penuh dalam memeriksa serta memutus perkara tanpa tekanan dari pihak mana pun.

“Negara hukum yang sehat membutuhkan hakim yang merdeka, bukan hakim yang merasa diawasi oleh satuan khusus di rumahnya sendiri,” pungkasnya. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini