BerandaOpiniUrgensi Pengaturan Penyadapan Dalam Menjamin Pelindungan  Masyarakat

Urgensi Pengaturan Penyadapan Dalam Menjamin Pelindungan  Masyarakat

Foto: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH.

Jakarta, KabarBaliSatu

Belakangan ini perhatian masyarakat kembali disibukkan dengan situasi perkembangan politik akibat mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakayang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh kelompok LSP, yang notabene adalah mantan Kepala Kepolisian dan pejabat utama. Komisi III DPR RI kemudian menggelar rapat kerja dengan Kapolri terkait dengan pengusutan kasus penyadapan ilegal ini. Apapun hasilnya nanti kita tentu harus menghormati proses penegakan hukum yang profesional dan independen. Masyarakat tentu menunggu keberanian dan profesionalisme Polri dalam mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPR kemudian menggelar rapat dengan Kabaintelkam Polri dalam rangka tindak lanjut kebijakan tentang penyadapan. Hal ini penting mengingat pelaksanaan penyadapan (interception) ini memang membutuhkan undang-undang tersendiri sebagaimana dalam Putusan MK No. 5/PUU-VII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa perlunya sebuah keseragaman dalam pelaksanaan mekanisme penyadapan, meskipun dapat dilakukan oleh institusi berbeda. Penting untuk diketahui bahwa hak privasi dijamin dalam Konstitusi (Pasal 28J UUD NRI 1945), sehingga pembatasannya hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pada saat ini, penyadapan diatur dalam berbagai UU, seperti KUHAP, KUHP (tindak pidana penyadapan), UU tentang Narkotika, UU KPK, UU tentang Terorisme, dan lainnya termasuk UU tentang Intelijen. Perlu diketahui bahwa penyadapan saat ini dilakukan negara untuk dua kepentingan besar, yakni untuk keamanan negara, yang biasanya dilakukan oleh Badan Intelijen Negara; serta untuk kepentingan penegakan hukum, yakni aparat penegak hukum. Namun begitu, mekanisme penyadapan masih belum seragam, karena ada yang diatur dengan membutuhkan izin ketua pengadilan negeri, dengan perintah atasan, hingga penyadapan secara langsung. Pada prakteknya hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Masyarakat kini mulai menyadari bahwa penyadapan membutuhkan pengaturan khusus. Pada periode DPR yang lalu, RUU tentang Penyadapan sebenarnya telah bergulir. Namun pada saat itu, kritik dan desakan masyarakat menerpa karena adanya kekhawatiran RUU ini akan mengurangi kewenangan KPK, yang pada saat itu sangat bergantung pada penyadapan untuk kegiatan OTT. Banyak masyarakat yang kala itu mungkin tidak menyadari bahwa penyadapan merupakan kegiatan yang sangat sensitif terhadap hak privasi masyarakat yang dijamin dalam Konstitusi. Persoalan ini selalu mengemuka ketika pengambilan kebijakan, terutama yang terkait dengan penegakan hukum.

Pada prakteknya, penyadapan ini sebenarnya banyak menuai masalah. Penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya terjadi pada Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Presiden RI sebelumnya. Demikian pula dengan Presiden di negara lain. Kegiatan penyadapan memang selalu menuai pro dan kontra, karena selalu terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan, maupun kepentingan penegakan hukum. Sebagai contoh, skandal Watergate di Amerika Serikat (1972) yang dilakukan Presiden Nixon pada saat kampanye, menyebabkan permasalahan hukum dan mundurnya Nixon pada pemilihan Presiden di tahun 1974. Kita juga tentu masih belum lupa dengan skandal Edward Snowden melalui Wikileaks yang membocorkan dokumen-dokumen rahasia National Security Agency (NSA) yang melakukan penyadapan dan pemantauan komunikasi terhadap berbagai pihak di berbagai negara. Di tahun 2022 lalu, Greek Watergate atau kasus yang terjadi pada badan intelijen Yunani yang memantau jurnalis dan politisi oposisi. Kasus serupa juga pernah terjadi di Korea Selatan pada 2006, dimana negara memantau komunikasi politisi, jurnalis, hingga organisasi masyarakat.

Studi dapat kita lakukan juga di tingkat kasus-kasus privat, seperti di Amerika Serikat. Undang-Undang tentang Penyadapan lahir (Federal Wiretap Act U.S.C § 2511) sebagai respon terhadap banyaknya kasus yang terjadi. Kebijakan tersebut menjangkau banyak hal, dari penyadapan ilegal yang dilakukan oleh pasangan, kerabat, hingga keluarga. Dalam kasus Glazner v. Glazner, kegiatan menyadap komunikasi di rumah, ponsel, hingga kendaraan merupakan tindak pidana. Dalam kasus Cline (Commonwealth v Cline), pengadilan menjatuhi hukuman untuk seorang ayah yang diam-diam merekam sidang mediasi hak asuh anak bersama mantan istrinya. Pengadilan menetapkan bahwa penyadapan membutuhkan izin.

Belajar dari pengalaman yang terjadi, kita bisa melihat bahwa kegiatan penyadapan menjadi sebuah polemik, disamping sangat dibutuhkan. Masyarakat bisa melihat manfaat sekaligus risiko yang menjadi dampak kegiatan penyadapan, termasuk kebutuhan untuk mengatur Penyadapan secara komprehensif. Masyarakat menginginkan agar penyadapan menjadi tepat guna dan menjamin pelindungan keamanan dan hak-hak konstitusional masyarakat. Penerapan check and balancesyang jelas menjadi salah satu faktor utama.

Merespon hal tersebut, kita memerlukan pengaturan penyadapan yang mengatur dengan jelas tentang siapa saja yang diberi kewenangan penyadapan, termasuk dengan prosedur pelaksanaannya. UU harus mampu mengatur kriteria dan ruang lingkup penyadapan. Misalnya apakah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu dilakukan untuk menyempurnakan alat bukti dalam penegakan hukum ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup, dalam hal ini kegiatan preventif? Seperti apa kemudian kriteria yang dibutuhkan.

Menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diatur dalam RUU Penyadapan. Pertama, tentu pengaturan yang jelas dan seragam terhadap mekanisme atau prosedur penyadapan, meskipun dilakukan oleh instansi[1]instansi yang berbeda. Artinya, prosedur pemberian mekanisme dapat berbeda, namun tolok ukur haruslah sama. Penyadapan harus dilakukan dengan verifikasi alasan yang cukup kuat untuk melakukan penyadapan. Pembatasan-pembatasan diperlukan, terutama dalam hal penyadapan sebagai upaya paksa. Penyadapan pada prinsipnya hanya melengkapi kebutuhan data secara lanjut, bukan untuk mencari-cari kesalahan yang belum terindikasi.

Kedua, perlunya kejelasan dalam jangka waktu dan audit process-nya (end-to-end audit trail/log). Jangka waktu yang diberikan harus jelas melalui penetapan dan audit berkala yang dilakukan untuk menjamin kerahasiaan dan pelindungan data pribadi yang telah dijamin dalam UU. Audit ini harus dilakukan secara internal maupun eksternal oleh lembaga terkait yang berbeda, sehingga dapat dilakukan secara profesional dan independen. Boleh jadi, lembaga penyelenggara dapat dibentuk secara independen, khusus untuk melakukan audit. Hal ini dapat meniru Australia dan Jerman yang membentuk lembaga khusus atau memberi kewenangan kepada lembaga tertentu seperti ombudsman.

Selanjutnya, ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini perlu dibatasi jenis penyadapan, mekanisme pelaksanaan (teknologi dan sistem yang digunakan atau akan dilakukan penyadapan), hingga jenis-jenis tindak pidana tertentu. Seperti misalnya, hanya diatur terkait tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, narkotika, korupsi, atau tindak pidana terorganisasi lainnya. Hal ini penting memberi pesan kepada aparat maupun masyarakat, bahwa penyadapan dibutuhkan dalam mendukung kegiatan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan masyarakat, namun hanya boleh dilakukan bila memang benar-benar dibutuhkan. Kejahatan terorganisasi memang membutuhkan cara-cara yang luar biasa, namun juga harus dilakukan secara konstitusional (due process of law).

Selanjutnya, terkait dengan pencegahan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan. Pengaturan sanksi, baik pidana maupun perdata, yang melengkapi ketentuan tindak pidana penyadapan yang telah diatur dalam KUHP. Penyalahgunaan oleh aparat atau oknum tertentu sebagai penyadapan ilegal harus ditegaskan sebagai larangan dan dapat diancam sanksi pidana, tentunya dengan unsur-unsur, kriteria, tolok ukur, dan penerapan sanksi yang tegas dan tidak mengambang.

Membangun logika hukum dan masyarakat

Pengaturan-pengaturan d alam hal penyadapan t ersebut ingin memberi pesan bahwa sistem penegakan hukum maupun sistem pemeliharaan keamanan negara y ang telah diselenggarakan oleh negara dengan sistematis, memang terkadang membutuhkan cara khusus untuk menghadapi perkembangan kejahatan serius. Penegakan hukum dan keamanan negara y ang membutuhkan f ungsi intelijen telah berjalan dengan baik, namun dalam keadaan tertentu dibutuhkan untuk mengungkap sebuah dugaan atau indikasi adanya ancaman atau kejahatan. Penyadapan diperlukan hanya dalam hal sulitnya penetrasi akibat perkembangan teknologi yang digunakan.

Pengaturan tentang jaminan pelindungan hak-hak konstitusional masyarakat, khususnya hak privasi tetap harus diutamakan atau menjadi prioritas yang dipandang paling penting. Penegakan hukum dan keamanan dapat dilakukan dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, dalam hal atau keadaan tertentu, penyadapan boleh dilakukan dalam hal melengkapi kewenangan-kewenangan besar dalam penegakan hukum tersebut atau bersifat “komplementer-terbatas” yang mekanisme dan kriterianya harus diatur secara jelas dalam undang-undang.

Belajar dari pengalaman kasus penyadapan terhadap kepala negara, ketentuan penyadapan sangat dibutuhkan untuk menjamin pelindungan terhadap hak-hak warga negara dan kerahasiaan kepentingan negara. Kita tentu tidak dapat membiarkan tindakan-tindakan yang menyalahgunakan sarana dan kesempatan (termasuk kewenangan atau kekuasaan) untuk kepentingan politis atau pribadi tertentu.Penyadapan harus menjadi last resort yang berkeadilan, profesional, dan berkemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak boleh membiarkan absolutisme kekuasaan dan kewenangan atau penyalahgunaan apapun yang melanggar hak privasi masyarakat. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini