Foto: Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, hadir mewakili Bupati Klungkung menyampaikan jawaban resmi eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Penjelasan Kepala Daerah mengenai Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung terus menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Hal ini tercermin dalam Rapat Paripurna I masa persidangan III tahun sidang 2025 yang digelar di Ruang Sabha Nawa Natya, Kantor DPRD Kabupaten Klungkung, Selasa (8/7).
Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, hadir mewakili Bupati Klungkung untuk menyampaikan jawaban resmi eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Penjelasan Kepala Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Anom, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Dalam forum resmi tersebut, Wakil Bupati Tjokorda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan, masukan, dan kritik konstruktif yang disampaikan dalam rapat sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan APBD demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Segala saran, catatan, dan kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi kami terima dengan terbuka dan akan kami jadikan bahan pertimbangan yang konstruktif dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujarnya.
Jawaban yang disampaikan mencakup penjelasan teknis dan kebijakan atas berbagai isu yang diangkat oleh fraksi-fraksi, mulai dari serapan anggaran, efisiensi belanja, hingga capaian program strategis daerah selama tahun 2024. Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sinergi dengan legislatif demi tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Dengan berlangsungnya agenda ini, DPRD Klungkung dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan Ranperda ke tahap berikutnya, yakni pembahasan dan persetujuan bersama, sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat ini menjadi bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah memiliki arah, tujuan, dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Klungkung. (kbs)