Foto: Wabup Tjok Surya memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kantor Camat Banjarangkan, Rabu (16/9).
Klungkung, KabarBaliSatu
Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya, memimpin langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kantor Camat Banjarangkan, Rabu (16/9). Kegiatan ini digelar usai tim monev turun ke lapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan program di dua desa sampel, yakni Desa Tusan dan Desa Nyanglan.
Monitoring tersebut mencakup empat bidang utama penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wabup Tjok Surya mengapresiasi kinerja perangkat desa lantaran hasil evaluasi menunjukkan capaian data yang sudah cukup baik. Ia meminta agar praktik baik yang ada dapat dipertahankan, ditingkatkan secara berkelanjutan, dan direplikasi oleh desa-desa lainnya di Kabupaten Klungkung.
“Secara umum penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Saya berharap desa-desa lainnya juga bisa mengikuti standar ini. Tolong data dan kelengkapan administrasi yang masih kurang segera dilengkapi,” tegas Wabup Tjok Surya.
Selain capaian administrasi dan pembangunan, perhatian khusus turut diberikan pada sektor lingkungan dan digitalisasi pelayanan, seperti pengelolaan sampah. Desa diimbau untuk mengoptimalkan pemilahan sampah dari sumbernya serta terus meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah.
Sementara itu, untuk capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) sementara di Kecamatan Banjarangkan, tim monev mencatat Desa Aan meraih capaian IKD tertinggi dengan angka 30,74 persen. Posisi kedua disusul oleh Desa Getakan dengan capaian 29,19 persen.
Di akhir kegiatan, Wabup Tjok Surya berharap sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa terus terjalin erat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (kbs)