Foto: Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Desa Tusan dan Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Selasa (25/9/2026).
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), pemkab memastikan tata kelola pemerintahan, pembangunan, hingga pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Setelah sebelumnya menyasar Kecamatan Klungkung dan Dawan, kegiatan Monev kali ini berlanjut ke Kecamatan Banjarangkan, Selasa (25/9/2026). Dua desa, yakni Desa Tusan dan Desa Nyanglan, dipilih sebagai sampel pemantauan. Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra turun langsung mendampingi tim Monev dalam melakukan evaluasi di masing-masing kantor desa.
Pemantauan dilakukan terhadap empat aspek utama, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Wabup Tjok Surya menegaskan, Monev bukan kegiatan untuk mencari kesalahan perangkat desa. Sebaliknya, evaluasi menjadi sarana untuk melihat kondisi riil tata kelola pemerintahan desa secara objektif, kemudian menyelaraskannya dengan ketentuan dan regulasi terbaru.
Menurutnya, proses Monev juga menjadi ruang bagi perangkat desa untuk berkonsultasi apabila masih menemukan aturan yang belum dipahami atau memiliki keraguan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, persoalan administrasi maupun tata kelola dapat dibenahi sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah.
Di sisi lain, Tjok Surya memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan keuangan desa. Ia mengingatkan seluruh perangkat desa agar disiplin, transparan, dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan main-main terkait tata kelola penggunaan anggaran, jangan sampai ada yang bermasalah. Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pesan tersebut semakin penting di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penyesuaian dan pemotongan anggaran. Tjok Surya meminta pemerintah desa tidak sekadar menyesuaikan anggaran, tetapi juga mengubah cara menyusun prioritas pembangunan. Program yang bersifat seremonial dan kurang memberikan dampak diminta untuk dikurangi.
Ia mendorong desa mengarahkan anggaran pada kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan. Bersamaan dengan itu, potensi lokal di masing-masing desa juga harus digali dan dikembangkan sebagai sumber kekuatan ekonomi masyarakat.
“Saya minta dengan sangat, rancang kegiatan yang benar-benar tepat sasaran. Kurangi kegiatan yang bersifat seremonial, pastikan program yang dibuat langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa juga harus rajin menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki,” pungkasnya. (kbs)