Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat mengikuti Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali dalam pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).
Gubernur mengapresiasi berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Bali. Menurutnya, kritik, saran, masukan dan catatan konstruktif dari DPRD menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Pandangan fraksi-fraksi juga dinilai menjadi bahan penting bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan pengelolaan APBD semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil.
Gubernur menegaskan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan daerah. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
PAD Didorong Naik Tanpa Membebani Masyarakat
Salah satu perhatian utama Gubernur adalah masukan DPRD terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Bali memastikan optimalisasi PAD tetap dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan tidak semata-mata membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Peningkatan PAD akan ditempuh melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah hingga peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), juga akan terus diperkuat. Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.
Pariwisata Bali Diantisipasi dari Berbagai Risiko
Di sektor pariwisata, Gubernur menyambut masukan fraksi-fraksi mengenai pentingnya mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.
Pemerintah Provinsi Bali akan menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Bali.
Di saat yang sama, pemerintah akan terus memperkuat sektor ekonomi lainnya agar perekonomian Bali tidak terlalu bergantung pada satu sektor dan memiliki ketahanan yang lebih kuat.
Belanja Daerah Harus Produktif
Dalam aspek belanja, Gubernur menegaskan peningkatan anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar prioritas dan produktif.
Efisiensi anggaran, menurutnya, tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pengurangan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Pengawasan dan verifikasi pelaksanaan program juga akan diperkuat agar laporan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi serta capaian di lapangan.
Gubernur turut mencermati perhatian DPRD terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat. Pemerintah Provinsi Bali akan mendorong percepatan proyek-proyek prioritas, dengan tetap memastikan kualitas pembangunan.
Anggaran juga diarahkan untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, sekaligus meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas dan pariwisata.
Aset Daerah Diminta Tak Sekadar Jadi Catatan
Pemerintah Provinsi Bali juga akan mendorong pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif. Aset daerah diharapkan tidak sekadar tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Pemanfaatan aset tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung pengembangan green tourism dan sport tourism.
Sementara terkait SiLPA dan rencana pinjaman daerah, Gubernur menegaskan seluruh kebijakan pembiayaan akan dilakukan secara hati-hati, terukur dan transparan dengan tetap memperhatikan kesehatan fiskal daerah.
Penggunaan SiLPA akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas. Sedangkan kebijakan pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Hibah Harus Berdampak bagi Masyarakat
Mengenai pengelolaan hibah, Gubernur menyambut perhatian DPRD terhadap perlunya penguatan tata kelola. Peningkatan belanja hibah harus dibarengi verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan evaluasi manfaat.
Hibah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung program pembangunan, bukan sekadar menjadi saluran penyerapan anggaran.
Hal serupa berlaku dalam pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah. Pemerintah Provinsi Bali memastikan aset daerah dikelola secara tertib, transparan, legal dan produktif.
Penyertaan modal juga akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan fisik dan keuangan, potensi manfaat, tingkat pengembalian serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Bali Utara, Timur dan Barat Jadi Perhatian
Dalam hal pemerataan pembangunan, Gubernur menegaskan pembangunan Bali harus memberikan manfaat yang semakin merata di seluruh wilayah.
Penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat menjadi bagian penting dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan mencegah pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di Bali Selatan.
Masukan DPRD mengenai tata ruang dan investasi juga menjadi perhatian pemerintah. Gubernur menegaskan pembangunan dan investasi harus berjalan sesuai ketentuan tata ruang, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.
Penegakan aturan akan dilakukan secara konsisten dan objektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Daya Beli Masyarakat Tak Boleh Tergerus
Di sektor kesejahteraan, Pemerintah Provinsi Bali akan terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan, penguatan pertanian dan peternakan, serta kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.
Pemerintah juga mencermati persoalan harga tanah dan hunian yang semakin tinggi di sejumlah wilayah. Kebijakan pembangunan ke depan harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja dan berkembang di Bali.
Sampah hingga Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove serta penguatan transportasi publik akan tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali juga akan memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta konektivitas sistem rujukan antar rumah sakit kabupaten/kota.
Seluruh masukan fraksi DPRD Bali tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan bersama dalam proses penyempurnaan Perubahan APBD 2026.
Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya tepat secara administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, DPRD, seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan menjadi kunci agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya. (kbs)