Foto: Bupati Klungkung I Made Satria saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong penataan kelembagaan dengan memisahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menjadi dua instansi berbeda. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, terutama di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Kepulauan Nusa Penida.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Klungkung I Made Satria saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dalam audiensi itu, I Made Satria didampingi Sekretaris Daerah Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, Asisten Administrasi Umum Dewa Gde Darmawan, Kepala BKPSDM Ida Bagus Wirawan Adi Putra, Kepala BPKPD I Nyoman Susanta, serta Kabag Organisasi Setda Klungkung I Ketut Ardana. Rombongan diterima langsung Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah.
Bupati Satria mengatakan, Klungkung memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan kabupaten lain di Bali. Sekitar 70 persen wilayah Klungkung merupakan kawasan kepulauan, yang mencakup Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.
Kawasan Nusa Penida, kata dia, kini berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dengan arus kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Pertumbuhan pariwisata tersebut turut mendorong berkembangnya berbagai sektor ekonomi, mulai dari akomodasi, objek wisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi itu juga berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dan potensi penerimaan daerah.
“Kunjungan wisatawan ke Nusa Penida sangat tinggi. Seiring berkembangnya pariwisata, terjadi pertumbuhan pesat pada akomodasi, objek wisata, UMKM, hingga penambahan jumlah wajib pajak,” ujar Satria.
Menurutnya, meningkatnya potensi pendapatan daerah tersebut membutuhkan pengelolaan yang lebih fokus. Saat ini, fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan masih berada dalam satu institusi, sehingga beban kerja BPKPD dinilai semakin berat.
Karena itu, Pemkab Klungkung mengusulkan pemisahan kelembagaan agar pengelolaan pendapatan daerah dapat ditangani secara lebih khusus, terukur, dan optimal.
“Kami melihat penambahan objek dan wajib pajak ini membutuhkan fokus tersendiri agar hasilnya optimal. Pemisahan instansi ini penting untuk mewujudkan kemandirian daerah,” tegasnya.
Satria menargetkan optimalisasi sektor pendapatan tersebut mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung hingga menembus Rp1 triliun pada akhir tahun. Dengan peningkatan PAD, Klungkung diharapkan semakin mandiri secara fiskal dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap dukungan pemerintah pusat.
“Kami menargetkan PAD dapat terus meningkat hingga mencapai Rp1 triliun di akhir tahun, sehingga Klungkung bisa mandiri dan tidak membebani pemerintah pusat,” imbuhnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Satria juga mengundang Dirjen Otda Kemendagri beserta jajaran untuk datang langsung ke Nusa Penida. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai besarnya potensi daerah sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam pengembangan infrastruktur di kawasan kepulauan.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemkab Klungkung. Kemendagri, kata dia, siap memfasilitasi sekaligus mengawal proses penataan organisasi perangkat daerah tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dukungan tersebut menjadi angin segar bagi Klungkung untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang lebih fokus, potensi ekonomi Nusa Penida diharapkan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi kemandirian fiskal Kabupaten Klungkung. (kbs)