Foto: Gubernur Koster usai acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali, yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Sabtu (11/7).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara tegas, ia meminta seluruh jajarannya untuk menggunakan data sebagai landasan yang pasti dan akurat dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan ke depan. Langkah strategis ini dilakukan demi memetakan anggaran serta memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat menyampaikan sambutan dalam acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali, yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Sabtu (11/7).
Dalam arahannya, Koster mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran birokrasi di wilayah masing-masing untuk aktif mengawal jalannya sensus ini. Ia juga memberikan imbauan khusus kepada masyarakat luas agar bersikap kooperatif selama proses pendataan berlangsung.
“Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini, sebagai landasan pemetaan anggaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan, dengan cara memberikan data akurat dan benar, agar tepat waktu dan bermanfaat untuk menyusun kebijakan sesuai data,” ujar Gubernur Wayan Koster.
Sensus Ekonomi 2026 kali ini memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam. Tidak hanya mendata seluruh unit usaha—mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar—tetapi juga melakukan pembaruan data ekonomi keluarga. Hal ini dinilai sangat krusial karena indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tumbuhnya aktivitas bisnis semata, melainkan dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan di level keluarga dan masyarakat.
Melalui pembaruan data ekonomi keluarga ini, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola penghidupan keluarga, keterkaitan antara kegiatan usaha dan kesejahteraan rumah tangga, serta berbagai dinamika ekonomi yang terjadi di tingkat akar rumput. Dengan demikian, hasil sensus akan mampu memberikan potret yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Bagi Provinsi Bali sendiri, agenda sepuluh tahunan ini memiliki arti yang sangat strategis. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik ekonomi unik dengan kekuatan utama pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta UMKM, Pulau Dewata membutuhkan pasokan data berkualitas tinggi. Data tersebut diharapkan mampu menyajikan struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi antarwilayah, produktivitas sektor, perkembangan UMKM, tingkat daya saing daerah, hingga kondisi ekonomi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan.
Secara khusus, kebijakan untuk memulai proses sensus lebih awal di Bali diambil sebagai langkah antisipatif agar agenda nasional ini tidak berbenturan dengan momentum perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan.
“Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Daerah dan segenap masyarakat Bali, Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala BPS RI atas kebijaksanaan dan kelonggaran waktu yang diberikan. Dengan begitu, umat Hindu di Bali dapat menjalankan hari raya dengan tenang, dan akurasi data sensus pun terjaga dengan optimal,” ungkap Koster.
Melalui integrasi pendataan ini, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghadirkan peta jalan yang utuh mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan keluarga, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta keberlanjutan daerah. Data tersebut akan menjadi fondasi vital dalam mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Gubernur Koster secara tegas menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali untuk menjadikan hasil sensus ini sebagai basis utama dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi berkala.
Menanggapi komitmen tersebut, Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kompas bagi perjalanan bangsa. Menurutnya, dengan ketersediaan data yang berkualitas, arah pembangunan nasional akan menjadi tepat dan mampu menggerakkan Indonesia menuju kemajuan.
Kepada ribuan petugas yang akan dikerahkan di Bali, Amalia menitipkan pesan penting untuk mengawal kualitas data di lapangan secara total.
“Untuk mensukseskan pencacahan Sensus Ekonomi 2026, maka jangan sampai ada data yang terlewatkan, dan data yang di sensus juga harus akurat,” tegas Kepala BPS RI.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menyampaikan optimismenya bahwa agenda besar ini akan mampu menghasilkan basis data yang lebih utuh dan kokoh guna mendukung perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Sebagai agenda strategis nasional yang digelar tiap 10 tahun sekali, Sensus Ekonomi menjadi instrumen valid untuk penyediaan data terpercaya di tingkat nasional maupun daerah. Untuk wilayah Provinsi Bali, BPS mengerahkan sebanyak 3.774 petugas yang akan turun langsung ke lapangan melakukan pendataan secara door to door selama dua bulan penuh, terhitung mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 31 Agustus mendatang.
Berdasarkan perkiraan data BPS, terdapat total 647.337 unit usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Bali. Struktur usaha tersebut terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Secara keseluruhan, total sasaran pendataan yang harus dijangkau oleh 3.774 petugas di Bali mencakup 1,71 juta target yang terdiri dari unit usaha dan keluarga.
Melalui momentum penguatan komitmen bersama ini, Sensus Ekonomi 2026 diarahkan menjadi sebuah gerakan kolektif untuk membangun Bali berbasis data yang akurat, objektif, dan berkualitas. Dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, agenda ini optimis menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Bali yang berbasis kearifan lokal, berdaya saing global, tangguh menghadapi perubahan, serta tetap menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sesuai dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Sebagai simbol peresmian dan dimulainya gerakan bersama ini, acara Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali ditandai secara seremonial dengan penancapan kayon oleh para pejabat terkait. (kbs)