Foto: Gubernur Koster saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Bali periode 2026-2031 yang digelar di Wantilan DPRD Bali, pada Jumat (10/7).
Denpasar, KabarBaliSatu
Provinsi Bali mencatatkan capaian gemilang di sektor agraria dengan berhasil menjaga status surplus pada mayoritas komoditas pangan utama. Momentum keberhasilan ini memperkuat komitmen pemerintah daerah bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk mewujudkan kedaulatan pangan penuh dan memangkas ketergantungan pada komoditas impor.
Hal tersebut mengemuka dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Bali periode 2026-2031 yang digelar di Wantilan DPRD Bali, pada Jumat (10/7).
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan kondisi fundamental pertanian Bali yang menunjukkan performa impresif pada kebutuhan dasar pangan. Bali tercatat mengalami surplus pada komoditas utama seperti beras, jagung, bawang merah, hingga cabai. Namun, satu-satunya rapor merah ada pada komoditas bawang putih yang masih mengalami defisit akibat tingginya ketergantungan pada pasar impor.
“Usut punya usut, kenapa bawang putih ini defisit, karena petani kita lebih suka bawang putih impor karena harganya lebih murah dari bawang putih yang ditanam oleh petani Bali. Terlalu lama kita gemar impor barang yang sebenarnya bisa dihasilkan oleh petani kita, sehingga kasihan petani kita menjadi bergantung dengan produk-produk luar Bali. Padahal kita memiliki tanah dan bumi Bali yang sangat berkualitas,” ujar Gubernur Koster.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Gubernur Koster langsung mengambil langkah taktis dengan menginstruksikan perluasan lahan tanam bawang putih di sejumlah wilayah potensial di Bali seperti Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Langkah ini diharapkan mampu menghentikan laju impor saat produktivitas lokal sudah mencukupi, sehingga petani Bali bisa hidup mandiri dari hasil tanahnya sendiri.
Gubernur Koster memaparkan, Sektor pertanian menyumbang sekitar 14% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali. Saat ini, Pemprov Bali tengah menggenjot kapasitas sektor ini dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, Bali berkomitmen penuh pada sistem pertanian organik, khususnya pada lahan persawahan.
Dari total 64.000 hektare sawah di Bali, saat ini lebih dari 60 persen telah mengantongi sertifikat organik, yang dipayungi hukum oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Kebijakan ini terbukti meningkatkan nilai ekonomi petani sekaligus menjaga kelestarian ekosistem alam dan keanekaragaman hayati.
Namun, tingginya antusiasme petani terhadap sistem organik memicu tantangan baru berupa keterbatasan pupuk cair. Gubernur Koster memanfaatkan momentum kehadiran Wamentan untuk meminta dukungan langsung, khususnya terkait ketersediaan benih dan penambahan kuota pupuk cair.
“Kami minta diberi kuota pupuk cair yang lebih banyak karena kuota yang sudah diberikan oleh Bapak Menteri masih kurang terus, karena gerakan para petani di Bali menggunakan pupuk organik ini sekarang tinggi sekali. Dulu sulit sekali, sekarang setelah tahu manfaat ekonominya, masyarakat sangat antusias,” jelas Koster. Bahkan, sektor pariwisata seperti perhotelan di Bali kini diwajibkan menggunakan produk pertanian organik lokal demi memperkuat hilirisasi.
Ke depan, Pemprov Bali berharap pengurus baru DPD HKTI Bali di bawah kepemimpinan I Made Mulyawan Arya dapat membangun kolaborasi dan sinergi yang konkret dengan pemerintah. Fokus utama bersama adalah mengawal kedaulatan pangan, mendorong hilirisasi pertanian agar nilai ekonomi dan kesejahteraan petani di berbagai daerah—seperti Tabanan, Buleleng, Karangasem, dan Jembrana—semakin meningkat di tengah pesatnya perkembangan industri. (kbs)