Foto: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan sektor informal yang dinilai memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja nasional.
Dorongan tersebut disampaikan Tutik saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Senin (6/7/2026). Rapat tersebut membahas perluasan sasaran skema pemagangan nasional bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA), evaluasi sertifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), serta evaluasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja nasional.
Dalam rapat, Tutik menilai paparan Kementerian Ketenagakerjaan masih didominasi kebijakan yang berorientasi pada sektor formal. Padahal, menurutnya, sektor informal justru menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
“Kepada Bapak Menteri Ketenagakerjaan, yang tadi dipaparkan masih dalam ranah sektor formal, termasuk program pemagangan di sektor formal. Sementara kita tahu ada dua sektor yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, yaitu sektor pertanian dan perdagangan yang dapat dikatakan sebagai sektor informal,” ujar Tutik.
Ia mempertanyakan keseriusan Kemenaker dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan kedua sektor tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong tumbuhnya lapangan kerja mandiri, khususnya di kalangan generasi muda.
“Mengapa Kementerian Ketenagakerjaan tidak serius juga memberikan atensi terhadap dua sektor ini dengan mendorong minat generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja mandiri yang lebih terstruktur?” katanya.
Legislator asal Bali itu menegaskan, langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia masih jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya. Kondisi tersebut menuntut pemerintah tidak hanya mencetak tenaga kerja siap pakai, tetapi juga mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha baru.
“Apalagi kita tahu bahwa jumlah lowongan pekerjaan tertinggal sangat jauh dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor informal masih menjadi tulang punggung ketenagakerjaan nasional dengan menyerap sekitar 59 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Sektor ini mencakup berbagai bidang usaha seperti pertanian, perdagangan, jasa, hingga usaha mikro yang menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat.
Sementara itu, sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi dua lapangan usaha dengan jumlah pekerja terbesar di Indonesia. Di sisi lain, setiap tahun jutaan penduduk memasuki usia kerja, sementara pertumbuhan lapangan kerja formal belum mampu mengimbangi peningkatan angkatan kerja. Kondisi tersebut menjadikan sektor informal sebagai bantalan utama perekonomian nasional sekaligus solusi dalam menyerap tenaga kerja.
Selain itu, peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai sangat strategis. UMKM diketahui menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, sehingga penguatan kewirausahaan dan sektor informal dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperluas kesempatan kerja.
Karena itu, Tutik berharap Kementerian Ketenagakerjaan mulai memperluas fokus kebijakannya dengan memberikan dukungan yang lebih kuat kepada sektor pertanian dan perdagangan sebagai bagian dari sektor informal. Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi, tetapi juga mampu melahirkan generasi muda yang mandiri, inovatif, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.
“Dengan memperkuat sektor informal dan mendorong lahirnya wirausaha muda, kita tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput,” pungkasnya. (kbs)