Foto: Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, dengan Konsul Jenderal Australia di Denpasar, Jo Stevens, Selasa (3/3/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Tim Penggerak PKK Provinsi Bali mempertegas komitmennya dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial melalui penguatan kerja sama dengan Pemerintah Australia. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, dengan Konsul Jenderal Australia di Denpasar, Jo Stevens, Selasa (3/3/2026).
Dalam dialog tersebut, Putri Suastini menekankan bahwa pembagian peran perempuan dan laki-laki di Bali telah berakar kuat dalam tradisi. Meski sistem patrilineal masih dominan, ia menilai relasi gender di Bali bertumpu pada prinsip saling menghargai.
“Bali tidak akan berkembang tanpa perempuan. Di sektor ekonomi, peran perempuan sangat dominan, termasuk dalam industri tenun tradisional. Kami terus mendorong perempuan hadir dan berdaya di ruang publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesetaraan gender perlu diwujudkan secara seimbang, tanpa mengesampingkan peran perempuan di ranah keluarga. Menurutnya, fungsi domestik tetap strategis karena anak-anak membutuhkan pendampingan orang tua, khususnya ibu, dalam proses tumbuh kembang.
Program INKLUSI dan Dukungan Nyata Australia
Sementara itu, Jo Stevens menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan prioritas Pemerintah Australia. Berbagai strategi telah disiapkan, mulai dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan hingga penguatan kemandirian ekonomi.
Salah satu program unggulan adalah Program INKLUSI (Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) yang berjalan pada periode 2021–2029. Program bilateral ini berfokus pada penguatan masyarakat sipil, kesetaraan gender, serta perlindungan kelompok rentan. Di Bali, implementasinya melibatkan organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan BaKTI, Bali Sruti, dan KAPAL Perempuan.
Dukungan lain diwujudkan melalui pelatihan pemasaran digital bagi para penenun di Kabupaten Klungkung, hasil kolaborasi dengan Indonesia–Australia Institute. Program ini diharapkan mampu memperluas akses pasar produk kain tradisional Bali ke ranah global.
Selain itu, Pemerintah Australia juga mengoperasikan skema Direct Aid Program (DAP), berupa hibah untuk inisiatif lokal, termasuk pemberdayaan penyandang disabilitas.
Kolaborasi Lingkungan dan Ekonomi Hijau
Kerja sama Bali–Australia juga menyentuh sektor lingkungan. Australia mendukung pengelolaan sampah di Karangasem serta pengembangan sumber daya manusia di Nusa Penida. Di sektor ekonomi hijau, kolaborasi dilakukan melalui PT Bamboo Creative Bali yang berfokus pada kerajinan bambu dan pemberdayaan komunitas.
Riset dan inovasi turut diperkuat melalui dukungan Australian Centre for International Agricultural Research dalam pengembangan bambu berbasis konservasi dan nilai ekonomi.
Menanggapi berbagai dukungan tersebut, Putri Suastini menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen Bali membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dengan target perubahan pola pikir masyarakat pada 2027.
Ia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas, terutama dalam penguatan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital, termasuk promosi kain tradisional Bali ke pasar internasional.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa kemitraan Bali dan Australia tak sekadar hubungan diplomatik, melainkan kolaborasi konkret dalam mendorong pemberdayaan perempuan, memperluas inklusi sosial, serta membangun masa depan berkelanjutan berbasis masyarakat. (kbs)