Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer saat acara seminar bertajuk “Menuju Bali yang Sustainable” yang digelar Golkar Bali di Istana Taman Jepun, Denpasar, Rabu (7/1/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, angkat bicara terkait isu permintaan kompensasi sebesar Rp200 miliar dari Pemerintah Kabupaten Bangli kepada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Isu ini mencuat seiring rencana pengiriman sampah sementara dari dua daerah tersebut ke TPA Landih, Bangli, sebagai dampak dari penutupan total TPA Suwung per 1 Maret 2026.
Bagi Demer, permintaan kompensasi itu bukan persoalan sensasi, melainkan soal keadilan dan logika pelayanan. Ia menegaskan, pengelolaan sampah membutuhkan biaya besar, tenaga, serta risiko lingkungan dan sosial yang tidak kecil. Karena itu, ketika Bangli bersedia menjadi solusi atas persoalan sampah Denpasar dan Badung, sudah sewajarnya ada kompensasi yang setimpal.
“Wajar saja Bangli meminta kompensasi. Pajak itu akibat dari pelayanan. Kalau Bangli melayani dengan menampung sampah Denpasar dan Badung, maka wajar sebagian PHR Badung dan Denpasar dibagi ke Bangli,” tegas Demer ditemui di sela-sela acara seminar bertajuk “Menuju Bali yang Sustainable” yang digelar Golkar Bali di Istana Taman Jepun, Denpasar, Rabu (7/1/2026).
Menurut Demer, aktivitas pariwisata yang menghasilkan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) besar di Denpasar dan Badung juga memproduksi sampah dalam jumlah masif. Ketika beban itu dialihkan ke Bangli, maka Bangli sejatinya ikut melayani sektor pariwisata Bali, meski tidak menikmati limpahan PHR sebesar dua daerah tersebut.
“Bangli itu ikut melayani pariwisata dengan menampung sampah. Pajak itu bentuk pelayanan. Ketika Bangli ikut melayani, tahu-tahu dia menampung sampah, ya wajar diberikan bagian lebih atas pelayanan tersebut,” ujarnya Demer yang juga Anggota DPR RI Dapil Bali dari Fraksi Partai Golkar itu.
Demer juga menyinggung solusi jangka panjang melalui proyek waste to energy yang kini tengah diproses oleh Danantara. Proyek tersebut sedang dalam tahap seleksi ratusan perusahaan dan direncanakan segera ditenderkan. Sampah akan diolah menjadi energi listrik yang dibeli PLN dengan harga sekitar 20 sen per kWh, sebuah skema yang dinilainya sangat menarik dan strategis. Jika berjalan sesuai rencana, fasilitas itu ditargetkan bisa beroperasi maksimal dalam dua tahun.
Namun sebelum solusi permanen itu terwujud, Bangli melalui TPA Landih menjadi tumpuan sementara. Pemerintah Kabupaten Bangli pun menyatakan kesiapan membantu, dengan syarat TPA Landih direvitalisasi total agar tidak lagi berstatus open dumping, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Dalam konteks itu, Anggota Komisi VI DPR RI itu bahkan menilai angka Rp200 miliar masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi dampak lingkungan, sosial, dan kultural yang harus ditanggung Bangli, serta kebutuhan anggaran untuk revitalisasi TPA.
“Kalau saya bilang, Rp200 miliar itu malah kurang. Kita ingin pemerataan. Ini kesempatan untuk membantu Bangli. Jangan sampai satu daerah menikmati hasil pariwisata, sementara daerah lain hanya menanggung beban,” katanya lugas.
Demer menutup pernyataannya dengan perbandingan yang tajam soal ketimpangan antarwilayah di Bali. Ia menyebut kondisi masyarakat Bangli yang masih kesulitan akses layanan dasar, sementara di daerah lain limpahan pendapatan membuat segalanya terasa mudah.
“Di Bangli orang susah cari ambulans, di daerah lain orang menunggu pasien saja sudah dapat gaji. Ini soal rasa keadilan. Kita sama-sama orang Bali. Masa satu pihak foya-foya, yang lain kerepotan,” tandasnya.
Bagi Demer, kompensasi bukan sekadar angka, melainkan simbol solidaritas dan komitmen bersama untuk pemerataan pembangunan Bali. Jika merasa sama-sama bagian dari Bali, ia menegaskan, Denpasar dan Badung seharusnya tidak keberatan berbagi dengan Bangli. (kbs)