Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Jakarta, KabarBaliSatu
Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026. Dalam forum tersebut, DPR RI menyetujui pagu anggaran BP Batam sebesar Rp2,44 triliun untuk tahun anggaran mendatang.
Hadir dalam rapat itu Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, para deputi, serta pejabat tingkat II dan III di lingkungan BP Batam. Salah satu sorotan tajam datang dari Ir. I Nengah Senantara, anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, yang meminta kejelasan detail pengajuan anggaran agar tepat guna dan sasaran.
“Pada intinya, terkait pengajuan anggaran dari mitra kerja kami yang terhormat, saya secara pribadi tidak keberatan. Silakan kita menunggu keputusan pimpinan. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya soroti, khususnya dari BP Batam. Untuk anggaran atau pagu tahun 2025 sebesar Rp2,447 triliun, saya ingin tahu, berapa pertumbuhan ekonominya pada saat itu?” tanya Nengah Senantara.
Pihak BP Batam menjawab bahwa dengan pagu anggaran Rp2,447 triliun, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,02 persen, angka yang disebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau.
Mendengar penjelasan itu, Nengah Senantara, yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, meminta klarifikasi lebih mendalam. Ia menilai perlunya kepastian mengenai keakuratan data pertumbuhan tersebut, mengingat dalam sejumlah pertemuan sebelumnya dengan BUMN sering ditemukan perbedaan laporan. Senantara menekankan pentingnya transparansi agar pertumbuhan 7,02 persen benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pagu anggaran yang telah disetujui.
“Itu benar-benar real ya? Karena begini, Bapak yang terhormat, beberapa kali kami mengadakan pertemuan dengan BUMN. Dalam pelaporannya, sering muncul tiga versi buku, satu untuk kepentingan ini, satu untuk kepentingan itu, dan satu lagi untuk kepentingan yang berbeda. Jadi saya ingin mempertegas, benarkah pertumbuhan 7,02 persen itu real dengan pagu anggaran Rp2,447 triliun?” ujar pengusaha sukses dengan tagline Senantara Peduli Senantara Berbagi.
Senantara menyoroti adanya stagnasi pertumbuhan meskipun pagu anggaran BP Batam tidak mengalami perubahan. Dengan anggaran yang tetap di kisaran Rp2,447 triliun seperti tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi justru tercatat sama. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya belum sepenuhnya produktif. Secara logis, jika investasi tersebut benar-benar produktif, pertumbuhan seharusnya tetap meningkat meskipun tidak ada tambahan anggaran. Hal inilah yang menjadi pertanyaan utama terkait efektivitas penggunaan anggaran BP Batam.
“Logikanya, kalau investasinya produktif, meskipun anggaran tidak ditambah, pertumbuhan seharusnya tetap naik. Ini menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa demikian?” tegasnya.
Politisi NasDem itu berharap penambahan anggaran nantinya mampu memberi dampak signifikan pada kinerja BP Batam.
“Karena kita tahu, untuk mencapai pertumbuhan nasional saja di angka 8 persen saja masih sulit. Jika BP Batam bisa menyentuh 10 persen, tentu itu luar biasa,” katanya.
Selain menyoroti pertumbuhan ekonomi, Nengah Senantara juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai bagi pelaku ekonomi kreatif lokal, khususnya sektor UMKM. Ia menilai bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun sering kali terpinggirkan dalam kebijakan anggaran. Karena itu, ia menegaskan perlunya porsi yang jelas dan signifikan untuk mendukung penguatan ekonomi berbasis UMKM agar tetap menjadi motor penggerak utama pertumbuhan nasional.
“Pertanyaan kedua saya, terkait anggaran untuk ekonomi kreatif lokal, seperti UMKM. Berapa besar anggaran yang akan dialokasikan untuk sektor ini? Kita semua paham bahwa UMKM adalah basis ekonomi Indonesia. Kadang-kadang sektor ini kerap terpinggirkan, padahal UMKM adalah roh ekonomi kita,” pungkasnya.
Rapat tersebut menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. (kbs)