Foto: Ketua DPD Laskar Prabowo 08 Provinsi Bali, I Nengah Tamba.
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Laskar Prabowo 08 Provinsi Bali, I Nengah Tamba mengaku geram dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terus nyinyir, melakukan serangan membabi buta dengan mempersoalan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program strategis dan mulia dari Presiden Prabowo Subianto. Bagi Tamba perdebatan soal besaran nilai anggaran maupun pos anggaran MBG yang dimasukan dalam nomenklatur pos anggaran pendidikan di APBN 2026 seharusnya disudahi.
Semestinya perdebatan atau diskusi diarahkan ke hal-hal yang lebih substantif dan produktif seperti bagaimana kesiapan daerah menangkap peluang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang timbul dari program MBG. Termasuk yang paling penting, lanjut Tamba, bagaimana membantu dan membina petani dalam arti luas termasuk peternak, nelayan dan juga pengusaha UMKM untuk menyiapkan dan memasok bahan-bahan pangan kebutuhan dapur MBG seperti sayur-sayuran, buahan-buahan, telur, daging, ikan hingga jajanan dan kue sehat.
“Belakangan MBG ramai dibicarakan. Tapi yang diributkan terus soal anggaran. Padahal, itu sudah diputuskan di pusat. Yang belum selesai bukan anggarannya, melainkan kesiapan daerah menangkap peluang ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena di tangan yang tepat, MBG bisa menjadi pasar baru bagi petani lokal,” kata Tamba saat ditemui di Denpasar, Minggu 3 Maret 2026.
“Dan satu hal yang pasti, masyarakat tidak butuh polemik. Mereka butuh hasil nyata,” tegas Tamba menambahkan.
Tamba yang juga Bupati Jembrana periode tahun 2021-2025 ini mengaku miris dan prihatin dengan sikap pihak-pihak yang selalu melontarkan narasi negatif, merendahkan bahkan menghina program MBG. Politisi Partai Demokrat itu secara khusus juga mengkritik keras pernyataan yang dianggap ngawur dan bernada kebencian dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto yang menyebut MBG kini lebih layak menyandang akronim baru: “Maling Berkedok Gizi”. Pernyataan kontroversial tersebut viral dan menuai respon luas dari publik.
“Pernyataan Ketua BEM UGM itu ngawur. Anak muda yang cerdas seharusnya mampu melihat persoalan dengan lebih jernih, pahami dulu apa itu MBG, apa tujuan dan manfaatnya. Bukan asal ngomong dan cari sensasi biar viral,” kritik Tamba.
Tokoh Bali yang dikenal kritis tapi solutif ini kembali menyinggung perdebatan soal anggaran MBG dan pos anggarannya yang masuk di dalam pos anggaran pendidikan. Bagi Tamba, MBG sama sekali tidak mengurangi atau mengambil porsi anggaran pendidikan murni yang diamanatkan atau mandatori oleh konstitusi minimal 20 persen dari APBN.
“Mandatori 20 persen anggaran pendidikan sudah terpenuhi. Jadi anggaran MBG tidak mengurangi mandatori anggaran pendidikan minimal 20 persen, malah anggaran pendidikan murni jadinya bertambah di luar untuk program MBG. Jadi narasi yang menyebutkan MBG mengurangi anggaran pendidikan yang 20 persen itu sangat menyesatkan,” tegas Tamba.
Baginya, penempatan anggaran MBG masuk di dalam pos anggaran pendidikan juga sudah sangat tepat karena program visioner ini memang berkaitan langsung dengan pendidikan dalam upaya menyiapkan SDM generasi emas Indonesia yang sehat, gizinya terpenuhi dan bebas dari stunting.
“Anggaran MBG masuk di pos pendidikan kan sudah benar. Akan salah jika ditaruh di pos anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum, ya kan? Atau di Kementerian Transmigrasi umpamanya. Jadi masak MBG mau ditaruh di Transmigrasi? Itu baru salah besar. Jadi yang cerdas dong,” sentil Tamba.
“Jadi dengan menambahkan program MBG di pos pendidikan multiplayer efeknya banyak, dari sisi kecerdasan dan pertumbuhan siswa pasti, mengentaskan pengangguran pasti, memperdayakan petani lokal jelas. Sekarang kalau kita kembalikan tanpa pos anggaran MBG, tapi sekolah tetap rusak, mutu pendidikan nggak makin berkualitas, lantas untung mana? Ini tolong deh buat yang pintar pendapatnya,” tegas Ketua DPD Laskar Prabowo 08 Bali itu.
Lebih lanjut Tamba menekankan proses penganggaran MBG sudah melalui persetujuan bersama antara eksekutif dalam hal ini pemerintah pusat bersama legislatif yakni DPR RI yang didalam ada para wakil rakyat yang berasal dari partai politik yang memiliki kursi legislatif di parlemen. Maka menjadi aneh jika ada satu partai politik yang kembali mengorek-ngorek anggaran MBG ini dan seperti lepas tangan dari persetujuan yang telah diberikan atas program unggulan Presiden Prabowo itu.
“Kalau hari ini anggaran MBG itu dikritik oleh legislatif, ya lucu dong. Malu dong ya kan? Apalagi notabene yang mengkritik itu adalah bagian daripada Pimpinan Badan Anggaran DPR yang ikut menyetujui. Jadi jangan kembali dibawa kepada hal-hal yang tidak substantif dan tidak maju, atau hanya sekedar ingin merecoki dan membuat situasi menjadi gaduh,” sentil Tamba.
Dengan tegas dirinya mengajak perdebatan dan diskusi mengenai MBG kini harus bergeser ke hal-hal yang subtansial dan mencari solusi persoalan riil di lapangan seperti bagaimana memberdayakan petani di hulu sebagai salah satu penopang utama kesuksesan program MBG ini dengan semua multiflier efeknya.
“Jadi sekarang kita harus fokus di hulu. Petani adalah roh dari MBG. Para petani di sekitar dapur MBG harus diberdayakan, distimulus sebagai pemasok utama MBG,” tegas Tamba.
Tamba lantas memberikan ilustrasi sederhana bagaimana dahsyatnya program MBG bisa memberdayakan petani di dekat dapur MBG dan menggerakan perekonomian lokal. Jika satu dapur MBG memberikan manfaat kepada 3.000 siswa maka akan membutuhkan paling tidak 300 kg sayur per hari.
“Pertanyaannya adalah apakah hari ini kebutuhan sayur itu bisa dipenuhi oleh petani di sekelilingnya? Kan tidak semua karena sekarang kebanyakan disuplai oleh supplier-supplier yang ada di luar pulau Bali,” kata Tamba.
“Walaupun sebenarnya pemasok itu masih dari Indonesia, uangnya tetap beredar di Indonesia, tetapi kan uang itu harusnya beredar di sekitaran titik dapur MBG itu. Jadi sekarang petani kita di Bali baru sebatas menjadi penonton di tengah geliat program MBG ini. Sosialisasi kepada petani juga masih sangat kurang,” ujar Tamba.
Tamba juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang juga diarahkan untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG. Baginya kebutuhan mendesaknya saat ini bukan koperasi tersebut tapi bagaimana pemberdayaan dan pemberian insentif kepada petani sebagai salah satu penyokong utama MBG.
“Pemerintah menjawab dengan Koperasi Merah Putih yang hari ini mulai digarap. Koperasi itu sebenarnya sudah bagus ya, tetapi kalau saya bilang ini sebenar itu masih yang nomor dua. Yang diprioritaskan hulunya dulu, di petaninya dulu yang harus dibereskan. MBG ini adalah bagian niat suci dari Bapak Presiden Prabowo agar ekonomi itu bergerak di desa, bagaimana uang itu ke desa dan juga berdampak kepada petani,” tegas Tamba.
Dia lantas memberikan masukan positif, solutif dan konstruktif agar pemerintah pusat bersama para kepala daerah misalnya di Bali melakukan langkah-langkah strategis untuk memberdayakan petani sebagai penyokong utama MBG. Jika para kepala dearah di Bali peka, kata Tamba, sebenarnya mereka bisa mengumpulkan mitra-mitra MBG untuk berdiskusi, memetakan titik lokasi MBG, memetakan potensi petani sekitar, kemudian mengarahkan petani menanam apa yang menjadi kebutuhan bahan pangan dari dapur MBG.
“Ngobrol dong sama kelompok petani, sama kepala desa. Arahkan masyarakat menanam apa saja. Pemerintah daerah juga bisa mengusulkan kepada pusat atau kepada perusahaan BUMN maupun swasata untuk membantu petani dengan CSR untuk pengadaan sarana ataupun alat-alat pertanian modern,” saran Tamba.
Dia dengan tegas mengingatkan jangan sampai bahan pangan yang digunakan untuk dapur MBG malah produk impor. “Akan sangat ironi kalau bahan pangan MBG impor. Kan tidak nyambung dengan spirit Bapak Presiden Prabowo. Jadi peluang ini harus bisa ditangkap oleh petani lokal kita dengan dukungan penuh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah,” kata Tamba.
Tamba mencontohkan seringkali dalam menu MBG ada buah anggur yang mana disinyalir kebanyakan anggur yang digunakan adalah buah impor. “Pernahkah kita melihat MBG memakai anggur? Sering banget. Dari mana anggur itu? Apakah impor? Jarang juga MBG yang menggunakan buah lokal seperti salak Bali. Nah yang seperti ini penting kita sosialisasikan,” ungkap Tamba.
Dia pun kembali berharap program mulia MBG ini tidak hanya menyentuh aspek gizi menyiapkan generasi emas Indonesia tapi juga menjadi lokomotif penggerak peningkatan kesejahteraan petani di desa-desa. “Jangan sampai dapur MBG mengepul tapi dapur petani sekitarnya tidak bisa ngebul karena tidak bisa mensuplai kebutuhan bahan pangan dari dapur MBG,” pungkas Tamba. (kbs)