Foto: Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) bersama Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal (kanan) dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena (kiri).
Denpasar, KabarBaliSatu
Sebelum batas-batas administratif memisahkan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pernah tumbuh dalam satu ruang sejarah yang sama. Kini, ketika setiap daerah berlomba memperkuat identitas dan kepentingannya masing-masing, Gubernur Bali Wayan Koster justru memilih menengok kembali akar kebersamaan itu untuk membangun masa depan.
Bagi Koster, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu yang layak dikenang. Sejarah adalah pijakan untuk melahirkan kolaborasi baru yang mampu menjawab tantangan zaman. Dari keyakinan itulah lahir gagasan membangun Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT, sebuah ikhtiar menyatukan kekuatan tiga provinsi demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia.
Langkah besar itu dimulai pada 3 November 2025 di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar. Di sana, Wayan Koster bertemu dengan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
Pertemuan tersebut menjadi tonggak awal lahirnya kerja sama regional yang kemudian diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman di Mandalika, Lombok Tengah, pada 25 November 2025.
Komitmen itu tidak berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas. Pada pertemuan ketiga yang berlangsung di Nusa Tenggara Timur, 26 Januari 2026, kerja sama diperluas melalui berbagai perjanjian teknis sebagai pijakan implementasi di lapangan.
Menurut Koster, sinergi tiga provinsi ini jauh melampaui hubungan administratif antarpemerintah daerah. Ia memandang Bali, NTB, dan NTT memiliki posisi strategis untuk membentuk kekuatan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia melalui kolaborasi di sektor energi bersih, transportasi, perdagangan, pariwisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
“Kerja sama ini dibangun dengan semangat baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, namun tetap menjaga spirit historis Sunda Kecil sebagai fondasi membangun kemajuan bersama,” ujar Koster, Minggu (19/7/2026).
Dalam pandangan Koster, semangat Sunda Kecil tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali struktur pemerintahan lama. Yang ingin dirawat adalah nilai persaudaraan yang pernah menyatukan Bali, NTB, dan NTT ketika ketiganya masih berada dalam satu payung administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.
Kini, masing-masing provinsi telah berdiri dengan landasan hukumnya sendiri. Bali diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, NTB melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, dan NTT melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022. Meski demikian, menurut Koster, jejak sejarah tersebut tetap relevan sebagai modal sosial untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat.
“Saat ini Bali, NTB, dan NTT sudah diatur dengan undang-undang tersendiri. Namun historis tetap dijaga dalam koridor kerja sama regional untuk kemajuan bersama,” katanya.
Yang membuat gagasan ini terasa istimewa adalah keberagaman yang justru menjadi perekat. Bali dikenal sebagai daerah dengan mayoritas masyarakat Hindu, NTB didominasi umat Islam, sementara NTT mayoritas beragama Kristen. Dari sisi politik pun, ketiganya dipimpin oleh tokoh dari partai yang berbeda.
Wayan Koster merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. H. Lalu Muhamad Iqbal memimpin DPD Partai Gerindra NTB, sedangkan Emanuel Melkiades Laka Lena adalah Ketua DPD Partai Golkar NTT.
Namun, bagi Koster, perbedaan agama maupun latar belakang politik tidak pernah menjadi tembok pemisah ketika tujuan yang diperjuangkan adalah kesejahteraan masyarakat.
“Perbedaan agama maupun latar belakang politik tidak menjadi penghalang. Justru keberagaman itu menjadi energi untuk membangun sinergi. Yang dikedepankan adalah kepentingan rakyat dan kemajuan kawasan,” tegasnya.
Cara pandang tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan tidak lagi dapat berjalan dengan pola masing-masing daerah bekerja sendiri. Tantangan global, mulai dari perubahan iklim, transisi energi, persaingan destinasi wisata, hingga konektivitas logistik, membutuhkan kekuatan yang dibangun melalui kolaborasi.
Dalam kerangka itu, Bali membawa pengalaman panjang dalam tata kelola pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi hijau serta konektivitas wilayah. Sementara NTT menawarkan kekayaan sumber daya kelautan, energi baru terbarukan, dan pesona wisata alam yang terus berkembang.
Jika seluruh potensi tersebut dipadukan, Koster meyakini akan lahir sebuah ekosistem pembangunan yang saling menguatkan dan mampu meningkatkan daya saing kawasan secara berkelanjutan.
“Kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT ternyata terbangun dengan semangat yang sama, yakni kepentingan bersama dalam memajukan wilayah dengan sinergi dan kolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, kualitas, serta daya saing secara berkelanjutan menghadapi dinamika nasional dan global,” ungkapnya.
Pada akhirnya, gagasan yang diusung Koster bukan sekadar membangun hubungan antardaerah. Ia menawarkan cara baru memandang masa depan Indonesia, bahwa kemajuan tidak selalu lahir dari persaingan, melainkan dari keberanian untuk saling menguatkan.
Sejarah telah memberikan identitas bagi Bali, NTB, dan NTT. Kini, kebersamaan diharapkan menjadi jalan yang membawa ketiga provinsi itu melangkah sebagai satu kawasan strategis yang tumbuh berdampingan, saling menopang, dan bersama-sama menjawab tantangan abad ke-21 demi Indonesia yang semakin maju. (kbs)