Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster saat menghadiri rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (8/4/2026).
Jakarta, KabarBaliSatu
Pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali dipastikan tidak lagi berjalan dengan pola biasa. Pemerintah pusat bersama DPR RI sepakat mendorong percepatan dengan skema khusus, menyusul urgensi menjaga daya saing Pulau Dewata di kancah global.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (8/4/2026), yang menghadirkan Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Bali.
Gubernur Bali, Wayan Koster, tampil memaparkan langsung berbagai usulan strategis yang dinilai mendesak untuk menopang pariwisata berbasis budaya yang berkualitas, bermartabat, dan berkelanjutan.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan tulang punggung devisa pariwisata nasional. Karena itu, pendekatan pembangunan harus berbeda—lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis solusi.
“Pembangunan Bali tidak bisa dengan cara biasa. Harus ada percepatan dengan skema khusus agar persoalan krusial bisa segera diatasi,” tegasnya.
Sejumlah persoalan utama menjadi sorotan, mulai dari sampah, kemacetan, abrasi pantai, hingga ketersediaan air bersih. DPR RI pun menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Pemprov Bali dan meminta kementerian terkait segera mengakomodasinya.
Dari sisi transportasi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya pengembangan program taksi laut dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Nusa Dua dan Canggu, serta pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti embung, pengendalian banjir, penanganan abrasi pantai, hingga peningkatan kualitas jalan. Ia juga memastikan keberlanjutan proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi tetap menjadi prioritas.
Dalam paparannya, Koster mengajukan sejumlah program prioritas, mulai dari pengelolaan sampah berbasis teknologi, penyediaan dan distribusi air bersih, hingga penguatan energi bersih menuju Bali mandiri energi. Selain itu, sektor pangan melalui pertanian organik, pembangunan infrastruktur darat dan laut, serta sarana prasarana strategis pariwisata juga menjadi fokus utama.
Seluruh program tersebut, menurut Koster, membutuhkan dukungan pendanaan APBN secara bertahap mulai tahun anggaran 2027.
Ia pun mengingatkan, percepatan ini bukan sekadar kebutuhan, melainkan keharusan. Tanpa langkah cepat, Bali berisiko tertinggal dari destinasi pesaing di kawasan seperti Thailand dan Malaysia.
“Jangan sampai kita terlambat. Infrastruktur ini sangat mendesak agar daya saing Bali tetap terjaga,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi V DPR RI secara resmi mewajibkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengakomodasi seluruh usulan tersebut. Ketiganya juga diminta segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas guna memastikan realisasi berjalan sesuai rencana.
Dengan keputusan ini, Bali memasuki babak baru pembangunan—infrastruktur yang tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan. (kbs)