Foto: Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Somvir.
Denpasar, KabarBaliSatu
Menindaklanjuti dugaan pencaplokan lahan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dalam proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID), Senin (2/2/2026).
Dalam sidak tersebut, Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Somvir, menegaskan bahwa pembangunan di Bali harus berlandaskan filosofi keberlanjutan dan etika lingkungan. Ia mengingatkan agar investasi tidak dijalankan dengan pendekatan eksploitatif yang mengorbankan alam.
“The earth produces enough for everybody’s need, but never enough for anybody’s greed,” ujar Dr. Somvir, mengutip ungkapan yang menyoroti batas antara kebutuhan dan keserakahan.
Ia menegaskan, bumi menyediakan cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak akan pernah cukup bagi mereka yang dikuasai oleh keserakahan.
Dr. Somvir menyoroti perubahan drastis kondisi lingkungan di kawasan tersebut, khususnya berkurangnya hutan mangrove akibat aktivitas pengurukan lahan. Ia mengaku mengenal kawasan itu sejak puluhan tahun lalu, ketika ekosistemnya masih terjaga, bersih, dan alami.
Menurutnya, konsep pengembangan KEK Kura-Kura Bali perlu dievaluasi secara mendasar. Bali, kata dia, tidak lagi membutuhkan hotel mewah atau gedung-gedung besar, mengingat kapasitas akomodasi yang sudah berlebih. Sebaliknya, ia mendorong agar kawasan tersebut dikembangkan sebagai ruang hijau, pusat spiritual, serta kawasan ramah lingkungan.
“Yang Bali butuhkan sekarang itu oxygen house, bukan hotel bintang lima. Oxygen house itu adalah pohon-pohon. Denpasar sangat kekurangan ruang terbuka hijau,” tegasnya.
Ketua Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Bali ini juga menilai, wisatawan mancanegara datang ke Bali bukan semata mengejar kemewahan, melainkan mencari ketenangan, keindahan alam, serta lingkungan yang bersih dan sehat. Karena itu, ia menyarankan agar BTID mengubah orientasi pembangunan dengan menonjolkan konsep meditasi, yoga, spiritualitas, serta revitalisasi mangrove.
“Bali sangat cocok menjadi pulau spiritual. Ini selaras dengan nilai-nilai Hindu dan keberadaan pura-pura suci di sekitarnya. Jika konsepnya ramah lingkungan, umat Hindu dan masyarakat Bali pasti mendukung,” ujar ketua Fraksi NasDem DPRD Bali itu.
Ia menegaskan, Bali tidak menutup diri terhadap investasi. Namun, investasi yang diterima harus bertanggung jawab dan berpihak pada kelestarian alam.
“Kita selalu terbuka terhadap investor yang baik, yang menjaga air, tanah, dan lingkungan Bali,” tambahnya.
Dr. Somvir juga mengingatkan bahwa pengusaha memiliki tanggung jawab moral untuk merawat alam. Jika aspek ini diabaikan, konflik sosial dan penolakan masyarakat akan terus berulang.
Sementara itu, Bendesa Adat Serangan, Nyoman Gede Pariatha, menyampaikan kegelisahan masyarakat adat Serangan terhadap pembangunan KEK Kura-Kura Bali. Ia menegaskan bahwa kawasan yang kini dikembangkan bukan semata lahan investasi, melainkan wilayah teritorial adat yang memiliki nilai sejarah, spiritual, dan sosial bagi masyarakat setempat.
“Walaupun secara legal dimiliki perusahaan, secara teritorial adat ini adalah wilayah kehidupan kami. Ada kewajiban yang harus dipatuhi karena menyangkut tanah, laut, dan keberlanjutan hidup masyarakat,” tegas Politisi senior Partai NasDem itu.
Ia mengungkapkan, masyarakat adat Serangan tidak pernah dilibatkan sejak awal proses pembangunan. Ia menyoroti kondisi laut yang kini telah dipetak-petak tanpa adanya sosialisasi maupun komunikasi publik yang memadai.
“Kami kaget. Tiba-tiba laut sudah dipetak, kabel masuk, semua terjadi tanpa pemberitahuan. Ini sangat menakutkan bagi masyarakat. Apalagi sekarang ada LNG yang jaraknya sangat dekat dengan permukiman. Secara psikologis warga merasa terancam,” ungkapnya.
Nyoman Gede Pariatha juga menyinggung persoalan lingkungan lama yang hingga kini belum terselesaikan, seperti dampak sampah dan masalah kesehatan masyarakat sejak kawasan tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan di masa lalu.
“Tempat ini ditutup tahun 1984, tapi dampaknya masih kami rasakan. Banyak warga Serangan dulu terserang penyakit. Siapa yang bicara soal ini? Siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan ideal seharusnya berangkat dari konsep melahirkan kehidupan, yakni menjaga keseimbangan antara laut, darat, dan manusia. Ia menegaskan, masyarakat adat tidak menolak pembangunan, namun menuntut keterlibatan, transparansi, serta jaminan keselamatan dan kesejahteraan bersama.
“Kami tidak menolak kemajuan. Yang kami inginkan adalah kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk Serangan, tetapi untuk Bali. Kalau ada perbedaan, itu hanyalah bumbu menuju persatuan,” pungkasnya. (kbs)