Foto: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mendampingi Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Senin (6/4/2026).
Karangasem, KabarBaliSatu
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mendampingi Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Senin (6/4/2026).
Proyek strategis yang berpusat di Karangasem ini memiliki nilai kontrak mencapai Rp255,5 miliar, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026. Pemerintah menargetkan pembangunan berjalan optimal, tidak hanya dari sisi fungsi, tetapi juga kekuatan konstruksi dan nilai estetika bangunan.
“Kualitas harus jadi prioritas. Bangunan ini harus kuat, fungsional, dan tetap memiliki estetika,” tegas Muhammad Qodari saat peninjauan.
Ia menegaskan kehadirannya di lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Qodari juga menyoroti sejumlah tantangan implementasi program, mulai dari perbedaan kategori desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), hingga tata kelola Sekolah Rakyat ke depan.
Selain itu, muncul pula tantangan terkait sistem pendidikan berasrama. Sejumlah anak dinilai masih enggan tinggal di asrama, sementara orang tua cenderung ingin tetap dekat dengan anaknya. Persoalan ini, menurutnya, akan segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait di pusat untuk dicarikan solusi terbaik.
Dari sisi lokasi, Sekolah Rakyat di Tulamben dinilai sangat strategis. Akses yang dekat dengan jalan utama serta lingkungan yang terus berkembang diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami juga akan menyiapkan tenaga pengajar yang terseleksi dan berkualitas,” ujarnya, seraya meminta pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota untuk aktif mendata calon siswa dari keluarga miskin dan sangat miskin yang berhak mengikuti program afirmasi pendidikan berasrama gratis.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi masyarakat di Karangasem. Ia berharap program ini mampu membuka akses pendidikan yang lebih merata.
“Fasilitasnya sudah sangat memadai, mulai dari sarana belajar hingga akses digital. Tinggal bagaimana kita memastikan koordinasi dengan orang tua dan siswa agar program ini berjalan maksimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, aspirasi masyarakat setempat juga menjadi perhatian. Kepala Dusun Tulamben, Nyoman Suastika, mengusulkan agar warga lokal dapat dilibatkan dalam operasional sekolah, baik sebagai tenaga pendidik maupun tenaga pendukung lainnya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memfasilitasi warga yang memenuhi kualifikasi.
Di sisi teknis, progres pembangunan hingga awal April 2026 masih berada di angka 19,41 persen. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas lengkap, mulai dari jenjang SD hingga SMA, asrama putra dan putri, rumah susun guru, tempat ibadah termasuk pura, gedung serbaguna, hingga fasilitas penunjang seperti dapur, gudang, dan lapangan.
Dengan skala pembangunan yang besar dan fasilitas yang komprehensif, Sekolah Rakyat di Karangasem diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (kbs)