Foto: Sekda Dewa Indra mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin (10/8).
Denpasar, KabarBaliSatu
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bersama Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin (10/8/2026).
Pada tahun 2026, Provinsi Bali secara keseluruhan memperoleh alokasi Program Bedah Rumah dari Kementerian PKP sebanyak 4.184 unit dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp20 juta. Masing-masing alokasi tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali, yang mencakup 2.812 unit di wilayah pesisir, 1.113 unit di wilayah perdesaan, serta 259 unit di wilayah perkotaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, melaporkan bahwa alokasi tahun 2026 ini mengalami peningkatan sangat signifikan. Pada tahun anggaran 2025, Bali hanya memperoleh alokasi sebanyak 31 unit, sehingga alokasi Bedah Rumah di Bali pada tahun 2026 ini mencatatkan peningkatan lebih dari 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi kehidupan salah satu penerima bantuan di Banjar Oongan, Kelurahan Tonja, yaitu Ni Wayan Pageh (56). Pageh merupakan seorang ibu sekaligus kepala keluarga yang membesarkan tiga anaknya—Ni Putu Purniari, I Kadek Dwi Suantara, dan I Komang Nova Ariyasa—dengan bekerja sebagai pemulung berpenghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan.
Pekerjaan bedah rumah milik Ni Wayan Pageh mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2026 dan ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026. Perbaikan mencakup peningkatan kualitas rangka atap, ring balok, penutup atap atau genteng, lantai, pintu, hingga jendela. Selain stimulus bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta, pembangunan rumah Pageh juga didukung oleh dana swadaya masyarakat sebesar Rp4,088 juta.
Selain Ni Wayan Pageh, di Kelurahan Tonja terdapat empat calon penerima bantuan BSPS lainnya, yakni I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar program bantuan tidak disalahgunakan.
“Saya minta program ini berjalan transparan, tidak ada yang main-main. Agar serapan program ini tinggi, saya meminta kepada Bapak Sekda Provinsi Bali untuk mengoordinasikan program ini dengan Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Bali,” tegasnya.
Maruarar turut mengimbau jajaran TNI dan Polri untuk mengawal jalannya program yang menjadi bagian dari agenda strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Kemudian kepada TNI/Polri, kami meminta agar dikawal program strategis Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami hadir bergotong royong membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni,” jelasnya. (kbs)
Foto: Sekda Dewa Indra mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin (10/8).
Denpasar, KabarBaliSatu
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bersama Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin (10/8/2026).
Pada tahun 2026, Provinsi Bali secara keseluruhan memperoleh alokasi Program Bedah Rumah dari Kementerian PKP sebanyak 4.184 unit dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp20 juta. Masing-masing alokasi tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali, yang mencakup 2.812 unit di wilayah pesisir, 1.113 unit di wilayah perdesaan, serta 259 unit di wilayah perkotaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, melaporkan bahwa alokasi tahun 2026 ini mengalami peningkatan sangat signifikan. Pada tahun anggaran 2025, Bali hanya memperoleh alokasi sebanyak 31 unit, sehingga alokasi Bedah Rumah di Bali pada tahun 2026 ini mencatatkan peningkatan lebih dari 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi kehidupan salah satu penerima bantuan di Banjar Oongan, Kelurahan Tonja, yaitu Ni Wayan Pageh (56). Pageh merupakan seorang ibu sekaligus kepala keluarga yang membesarkan tiga anaknya, Ni Putu Purniari, I Kadek Dwi Suantara, dan I Komang Nova Ariyasa, dengan bekerja sebagai pemulung berpenghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan.
Pekerjaan bedah rumah milik Ni Wayan Pageh mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2026 dan ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026. Perbaikan mencakup peningkatan kualitas rangka atap, ring balok, penutup atap atau genteng, lantai, pintu, hingga jendela. Selain stimulus bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta, pembangunan rumah Pageh juga didukung oleh dana swadaya masyarakat sebesar Rp4,088 juta.
Selain Ni Wayan Pageh, di Kelurahan Tonja terdapat empat calon penerima bantuan BSPS lainnya, yakni I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar program bantuan tidak disalahgunakan.
“Saya minta program ini berjalan transparan, tidak ada yang main-main. Agar serapan program ini tinggi, saya meminta kepada Bapak Sekda Provinsi Bali untuk mengoordinasikan program ini dengan Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Bali,” tegasnya.
Maruarar turut mengimbau jajaran TNI dan Polri untuk mengawal jalannya program yang menjadi bagian dari agenda strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Kemudian kepada TNI/Polri, kami meminta agar dikawal program strategis Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami hadir bergotong royong membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni,” jelasnya. (kbs)