BerandaDaerahRevisi UU Pemilu Tak Boleh Sekadar Formalitas, Gubernur Koster dan Panja DPR...

Revisi UU Pemilu Tak Boleh Sekadar Formalitas, Gubernur Koster dan Panja DPR Bedah Celah Sengketa di Bali

Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional-daerah, Evaluasi Ambang Batas Parlemen, hingga Akses Data Pengawasan Bawaslu Menjadi Catatan Kritis dalam Penjaringan Aspirasi di Denpasar

Foto: Gubernur Koster bertukar cinderamata saat kunjungan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Denpasar, KabarBaliSatu 

Revisi Undang-Undang tentang Pemilu tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif yang menggugurkan kewajiban legislasi. Evaluasi menyeluruh terhadap carut-marut pemilu sebelumnya, mulai dari pemisahan pemilu nasional dan daerah, ambang batas parlemen, hingga kerentanan sengketa hasil suara, menjadi sorotan tajam dalam pertemuan antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan penjaringan aspirasi tersebut, Koster menegaskan bahwa pembaruan regulasi harus berpijak pada penguatan kedaulatan rakyat, bukan sekadar memuluskan mekanisme pergantian kekuasaan.

“Pemilu bukan hanya prosedur untuk mengisi jabatan politik. Regulasi yang baru harus memastikan aspirasi rakyat benar-benar terwakili dan mampu melahirkan pemerintahan yang efektif serta stabil,” ujar Koster di hadapan rombongan Panja Komisi II DPR RI.

Ia mengingatkan, perumusan aturan pemilu di tingkat pusat kerap mengabaikan dinamika dan karakter masyarakat di daerah. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta penyelenggara pemilu menjadi syarat mutlak agar undang-undang yang dihasilkan tidak tumpul saat diterapkan di lapangan.

“Aturan pemilu harus menjawab kebutuhan riil di daerah sekaligus menjamin proses yang jujur, transparan, dan berintegritas agar kepercayaan publik terhadap demokrasi tidak tergerus,” tegasnya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengamini urgensi perombakan substansial tersebut. Ia berjanji tidak akan membiarkan pembahasan revisi UU Pemilu terjebak pada seremoni belaka.

“Penyempurnaan regulasi pemilu ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Berbagai persoalan mendasar yang muncul pada penyelenggaraan sebelumnya harus dibedah tuntas agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” kata Aria Bima.

Menurut Aria Bima, Panja tengah menyoroti sejumlah isu krusial sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Isu tersebut meliputi penataan ulang jadwal pemilu nasional dan daerah untuk menekan beban kerja penyelenggara, evaluasi ketentuan parliamentary threshold (ambang batas parlemen), serta syarat pencalonan presiden dan wakil presiden guna menjamin kesetaraan kompetisi politik.

“Selain desain sistemnya, penegakan hukum pemilu juga harus diperkuat. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa wajib memiliki kepastian hukum yang tegas,” imbuhnya.

Pertemuan tersebut juga diwarnai catatan kritis dari kalangan akademisi dan penyelenggara pemilu di Bali yang merasakan langsung dampak teknis regulasi selama ini.

Perwakilan Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) mendesak DPR segera menyesuaikan aturan ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan MK, memisahkan jadwal pemilu nasional dengan daerah, serta membenahi sistem keadilan pemilu. Senada dengan itu, akademisi Universitas Udayana (Unud) menilai evaluasi keserentakan pemilu dan sistem representasi sangat mendesak dilakukan karena berdampak langsung pada efektivitas pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik.

Sementara itu, Universitas Warmadewa menyoroti akar integritas pemilu yang dinilai bergantung pada kualitas sumber daya manusia penyelenggara. Perbaikan mekanisme rekrutmen dan penguatan profesionalisme jajaran KPU maupun Bawaslu dinilai menjadi kunci menjaga netralitas di lapangan.

Dari sisi teknis penyelenggaraan, KPU Provinsi Bali menyoroti tingginya potensi sengketa akibat kerumitan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. KPU Bali mendorong penataan ulang tahapan pileg, pilpres, dan pilkada, sekaligus mengusulkan regulasi kampanye yang lebih ramah lingkungan serta adaptif terhadap kearifan lokal.

Di sisi lain, Bawaslu Provinsi Bali mengungkap kendala klasik yang kerap melemahkan fungsi pengawasan, yakni terbatasnya akses terhadap data pemilih dan celah regulasi dalam penindakan pelanggaran. Bawaslu mendesak adanya penguatan dukungan data serta kepastian mekanisme hukum agar pengawasan berjalan efektif, bukan sekadar menjadi penonton pelanggaran.

Seluruh catatan kritis dari Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, KPU, dan Bawaslu tersebut dihimpun sebagai bahan baku utama Panja Komisi II DPR RI dalam merumuskan draf revisi Undang-Undang tentang Pemilu di Senayan. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini